Tahun aktif di korpus: 2008–2013
Topik: Migrant labor-legal status, laws, etc-Indonesia; Labor laws and legislation-Indonesia; Labor policy-Indonesia; Foreign workers-Indonesia; Labor supply-Indonesia; Employee rights-Indonesia; Indonesians-employment-foreign countries; Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Hukum perburuhan-Indonesia; Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri-Undang-undang; Kesempatan kerja-Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Penempatan kerja-Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Kontrak kerja-Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ; Pasal 10 huruf b UU 39/2004; Pasal 58 ayat (2) UU 39/2004; Pasal 59 UU 39/2004; Pasal 60 UU 39/2004; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; perjanjian kerja; penempatan TKI swasta; Sri Soemantri; visa kerja; Sri Palupi; BNP2TKI; Pencabutan Izin
16 Oktober 2014
Topik: Cigarette Industry-Indonesia; Tobacco Industry-Indonesia; Advertising, Cigarette-Indonesia; Industri Rokok; Iklan-Rokok.
9 Oktober 2014
Topik: Pengujian Pasal 197 UU 8 Tahun 1981; Hukum Acara Pidana; KUHAP; Pengujian KUHAP; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Pasal 197 ayat (1) KUHAP; Pasal 197 ayat (2) KUHAP; putusan pemidanaan; putusan batal demi hukum; Mahkamah memaknai; due process of law
11 September 2014
Topik: Rumah Sakit; rumah bersalin; balai pengobatan; klinik; Din Syamsudin; badan hukum privat; badan hukum publik; Muhammadiyah; asas; Muh. Yamin; Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia; Irman Putra sidin; yayasan; bidang sosial; Unit Pelayanan Teknis; Badan Layanan Umum; Gouvernement Besluit; nirlaba; pelayanan kesehatan
22 Mei 2014
Topik: UU Advokat; advokat; pemberian bantuan hukum; tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana; menjalankan tugas dan profesinya; kepentingan pembelaan klien; di dalam dan di luar persidangan; access to justice
14 Mei 2014
Topik: Parlementary Threshold; Presidential Threshold; Hak dan Kewenangan Partai Politik; Lembaga Fraksi; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 208; Pasal 12 huruf e, huruf g dan huruf h; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Partai Politik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 80; Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden; ambang batas; Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; Pasal 6 ayat (2) UUD 1945; Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; Pasal 19 ayat (1) UUD 1945; Pasal 22B UUD 1945; Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; Pasal 28I ayat (5) UUD 1945; Caleg; Pergantian Antar Waktu; suara sah nasional; kursi di DPR; Negara Demokrasi; Warga Negara; Demokrasi prosedural; Peserta pemilu;
7 Mei 2014
Topik: Pendidikan tinggi;otonomi pendidikan tinggi;otonomi pengelolaan;badan hukum; akuntabilitas penyelenggaraan; PTN BH; pelayanann pendidikan; perguruan tinggi
29 April 2014
Topik: Pemanggilan; Pemeriksaan; Penggeledahan; Penangkapan; Penahanan; Kejaksaan; Jaksa Agung; Tindak Pidana; Antasari Azhar; Komisi Pemberantasan Korupsi; improper influences; equality before the law; integrated justice system; justice delayed justice denied; independent of judiciary; hak-hak sipil dan politik; costante justitie; Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; the rule of law; Frans Hendra Winarta; equal treatment; wewenang; kode etik; Irman Putra Sidin; Melky Tobing; Lembaga Permasyarakatan; barang bukti; bareskrim polri; constitutional complaint; constitutional review; lembaga swadaya masyarakat; guidelines on the role prosecutor; International Association of prosecutor; Andi Hamzah; forum previlegiantum; Indriyanto Seno Adji; officium nobile
24 April 2014
Topik: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Penyelenggara Pemilihan Umum;Ramdansyah; DKPP; KPU, Bawaslu; Election law-Indonesia, Local Elections-Indonesia-Jakarta-2012, Election Monitoring-Indonesia, General Elections Supervisory Body-Indonesia, Local Elections Supervisory Committee-Jakarta-Indonesia, The Elections Organizers Ethics Council-Indonesia,Dismissal-2012, The Elections Organizers Ethics Council-Indonesia-Decision-2013, Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah
3 April 2014
Topik: Insurance; Usaha perasuransian;Usaha bersama;Revrisond baswir; Perusahaan asuransi;kerugian; Demokrasi ekonomi;Asas kekeluargaan;Jasa usaha; asas kebersamaan; perusahaan perseroan; asuransi jiwa bersama; tenggang waktu pembuatan undang-undang; diatur lebih lanjut
Topik: Electrification-Indonesia, Energy policy-Indonesia, Electric utilities-Law and legislation-Indonesia-South Kalimantan-Tanah Bumbu, Electric utilities-privatization-Indonesia, Electric utilities-Unbundling (Marketing)-Indonesia, Electricity consumption, Electric power distribution, Electric power-plants, Coal-fire power-plants, Central-local government relations-Indonesia, Local government-law and legislation, Ketenagalistrikan, Krisis listrik, Tenaga listrik-distribusi, Pembangkit Tenaga Listrik-Batu bara; UU Ketenagalistrikan; PLN, penguasaan negara; batasan usaha penyediaan tenaga listrik; penyediaan tenaga listrik oleh BUMN dan BUMD; kepentingan umum; distribusi tenaga listrik; kebutuhan tenaga listrik; usaha penyediaan listrik
26 Maret 2014
Topik: Elections-Indonesia; Election law-Indonesia; Voters-rules and legislation-Indonesia; Voters-voting behavior; Political rights; Pemilihan Umum-Indonesia; Hukum pemilihan umum-Indonesia; Pemilihan Umum-Undang-Undang dan peraturan; Batas usia pemilih; Hak pilih; Hak politik; Pemilih-Undang-Undang dan peraturan.
18 Maret 2014
Topik: Election law-Indonesia-Kepulauan Aru-2014, Local elections-Indonesia, Local government-Law and legislation-Indonesia, Mayor elections-Kepulauan Aru-Indonesia, Recall, Pemilihan Umum Kepala Daerah-Kepulauan Aru, Pemilukada-Walikota-Wakil Walikota-Kepulauan Aru, Penggantian antar waktu, Pemberhentian kepala daerah, Pemberhentian wakil kepala daerah, Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah bersamaan, Penggantian kepala daerah, Penggantian wakil kepala daerah, Penggantian kepala daerah dan wakil kepala daerah, Perolehan suara terbanyak kedua, Penggantian oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua.
Topik: UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; bakal calon perempuan; daftar bakal calon; affirmative action; reverse discrimination; kesetaraan gender; level playing-field; setiap tiga orang bakal calon terdapat satu orang calon perempuan; kuota perempuan; 30 persen kuota perempuan; mengutamakan bakal calon perempuan; persebaran suara sama; diutamakan perempuan
12 Maret 2014
Topik: UU Penyelenggara Pemilu; UU 15 Tahun 2011; Meyce Dwi Wahyuni; perlakuan khusus; tindakan khusus sementara; affirmative action; diskriminasi terhadap wanita; penghapusan diskriminasi terhadap perempuan; partisipasi dalam politik; critical mass; tiga puluh persen; 30%; jumlah minimal keterwakilan; perbedaan perempuan dan laki-laki; sesleksi anggota KPU; pemilihan anggota KPU; komposisi keanggotaan KPU; keterwakilan perempuan dalam KPU; diskriminasi positif; positive discrimination; faktor sosiologis; petafsiran sosiologis; KPUD Kepahiang;
Topik: UU Hukum Acara Pidana; Peninjauan Kembali; Peninjauan Kembali hanya oleh ahli warisnya; Peninjauan Kembali hanya diajukan 1 (satu) kali; novum; pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencari dan mendapatkan keadilan; tes DNA; tes kebohongan; pembuktian materiil
6 Maret 2014
Topik: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, SMS, WEB Server, menciderai rasa keadilan, sense of justice, pencari keadilan, yustitiabelen, inkonstitusional tanpa syarat, konstitusional bersyarat, Badan Kepegawaian Negara, BKN, kenaikan pangkat saksi, Mendiknas, PTUN, Permintaan Peninjauan Kembali, litest finiri oportet
Topik: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Hukum Acara Pidana;Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;Mahkamah Agung; peninjauan kembali; KUHAP; novum; due process of law; Cholidin Nasir; I Made Sudana
Topik: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pasal 42 ayat (2) huruf i; olahraga; pusat kebugaran; fitness center;pajak hiburan;Sistem Keolahragaan Nasional
Topik: Pengujian; konstitusional; legal standing; pemerintah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Administrasi Kependudukan; Komisi Perlindungan Anak Indonesia; KPAI; Yayasan Kampus Diakonia Modern; Yayasan Elsafan; Yayasan Komunitas Sahabat Anak Jakarta; Yayasan Atma; Yayasan SOS Desa Taruna Indonesia; Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia (Peran Indonesia); Provinsi Sumatera Utara; Darwinah; Kasidin; Hartini; Darsinah; Jaringan Kerja Peduli Akta Kelahiran; kewarganegaraan; hak asasi manusia; perlindungan; pendidikan; akta kelahiran; hak anak; Perlindungan Anak; pencatatan sipil; kelahiran; status hukum; penduduk; wilayah; stelsel aktif; warga negara; identitas;
26 Februari 2014
Topik: Hukum acara pidana; Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Narkoba; Kepolisian Tana Toraja; Surat Perintah Penangkapan; Kepastian hukum; Penerapan kata "segera"; Perlindungan hukum; Pemaknaan kata "segera"; rentang waktu kata "segera"; Pasal 18 ayat (3) KUHAP; Penangkapan; Pemberitahuan; Tembusan; Surat Perintah Penangkapan; Segera; Diberikan; Keluarga Tersangka; Tujuh Hari; Ditahan; Diculik; Hilang
30 Januari 2014
Topik: UU 42 tahun 2008; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Pemilihan Umum Serentak; Pemilu serentak; Pemilu serentak 2019; Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan serentak; Pemilu serentak lebih efisien; Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; tawar-menawar (bargaining) politik; legitimasi Presiden; legitimasi rakyat
23 Januari 2014
Topik: UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHAP; sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan; kehilangan kemerdekaan; distinctive; stigmatisasi; melindungi hak asasi; bertentangan dengan UUD
16 Januari 2014
Topik: Judges-Selection-Mahkamah Agung; Indonesia.-Dewan Perwakilan Rakyat-Powers and duties; Indonesia.- Dewan Perwakilan Rakyat; Indonesia.-Komisi Yudisial; Indonesia. Undang-Undang tentang Komisi Yudisial Tahun 2011; Seleksi Hakim Agung; Mekanisme Pengangkatan Hakim Agung; Pemilihan Hakim Agung; mendapatkan persetujuan DPR; independensi lembaga peradilan
9 Januari 2014
Topik: UU Mahkamah Agung; rekruitmen hakim agung; seleksi calon hakim agung; kewenangan kepada KY; persetujuan dari DPR; bukan dipilih oleh DPR; lobi politik; calon hakim agung dipilih oleh DPR; fit and propert test; memilih calon yang disukai; mengganggu independensi peradilan; ne bis in idem
Topik: Undang-Undang tentang Bantuan Hukum; Undang-Undang tentang Advokat; Advokat; Pengacaral; Ikatan Advokat Indonesia; IKADIN; Asosiasi Advokat Indonesia; AAI; Ikatan Penasihat Hukum Indonesia; IPHI; Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia; HAPI; Serikat Pengacara Indonesia; SPI; Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia; AKHI; Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal; HKHPM; Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia; APSI; Perhimpunan Advokat Indonesia; PERADI; Kode Etik Advokat Indonesia; KEAI; Bantuan Hukum; Pengacara Praktik; Konsultan Hukum; Klien; Kode Etik; Organisasi Pofesi Advokat; Lembaga Bantuan Hukum; Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma; Bantuan Hukum-Kontrol; Pendidikan Hukum Klinis; Probono republico; Legal aid; Legal aid standard; 67/PUU-II/2004; 006/PUU-II/2004; Clinical Legal Education.
19 Desember 2013
Topik: Pendidikan Tinggi; Perguruan Tinggi; Perguruan Tinggi Negeri; Perguruan Tinggi Swasta; Otonomi Pengelolaan Akademik; Otonomi Pengelolaan Non-Akademik; Badan Layanan Umum; Badan Hukum; Pendidikan;
12 Desember 2013
Topik: Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi; Pendidikan Tinggi; Anggaran Pendidikan Tinggi; Komersialisasi Pendidikan Tinggi; Badan Hukum Perguruan Tinggi; Peraturan Akademik; Perguruan Tinggi Asing; Azmy Uzandy; Khairizvan Edwar; Ilham Kasuma; Mida Yulia Murni; Ramzanjani; Ari Wirya Dinata; Mahasiswa Universitas Andalas (UNAND)-Padang; Hak asasi manusia.
Topik: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; kejahatan luar biasa; kriminal; kolektif kolegial; opened legal policy; kepastian hukum; permohonan tidak beralasan hukum;
14 November 2013