Tahun aktif di korpus: 2003–2008
Topik: Penghitungan Suara; Pemilihan Umum Kepala Daerah; Wakil Kepala Daerah; Lampung Utara; Bachtiar Basri,Calon Bupati;KPUD; Rapat Pleno;Rekapitulasi; Penghitungan Suara
Topik: Kabupaten Jeneponto; Sjamsuddin Zainal; Djahini; Radjamilo; Burhanuddin Baso Tika
Topik: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; Kepala Daerah;Pemilukada; Wakil Kepala Daerah; Donggala;Sulawesi Tengah; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 ; Sigi; Kasman Lassa; pemekaran; bupati; Komisi Pemilihan Umum; KPUD;Panwaslu;Harun Alrasyid;penentuan pasangan calon; perolehan suara
Topik: Kabupaten Gorontalo Utara; Thariq Modanggu; Djafar Ismail; Rusli Habibie; Indra Yasin
Topik: Kabupaten Luwu; Basmin Mattayang; Buhari Kahar Muzakkar; Andi Muzakkar; Syukur Bijak
Topik: Pemilihan Umum, Pemilu, Bupati/Wakil Bupati Wajo, Asmidin dan Muhammad ridwan, Andi Yaksan Hamzah dan Andi Syafaruddin, Andi Asriadi Mayang dan Andi Ansyari Mangkona, Andi Burhanuddin Unru dan Amran Mahmud
Topik: Kota Makassar; M. Ilham Alim Bachrie; Herman Handoko; Ilham Arief Sirajuddin; Supomo Guntur
Topik: Kabupaten Polewali Mandar; Aladin S. Mengga; A. Amin Manggabarani; Muhammad Ali Baal Masdar; Nadjamuddin Ibrahim
Topik: Corruption-Indonesia; Corruption investigation-Indonesia; Commission for Eradication of Corruption in Indonesia; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2002; Korupsi;Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara,KPKPN; Penyadapan.
Topik: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002; Partai Politik; S.M. Hasugian; H.A. Rusli; Partai Reformasi Indonesia (PRI); 2% suara atau lebih; tidak lolos verifikasi; partai peserta pemilihan umum tahun 2004; partai politik; Departemen Kehakiman dan HAM RI; Menteri Kehakiman dan HAM RI; Pasal 29 ayat (1).
Topik: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004; Mahkamah Agung; Komisi Yudisial; Dominggus Maurits Luitnan; Azi Ali Tjasa; Toro Mendrofa; Pasal 20 UU No. 22 Tahun 2004; Pasal 11 ayat 1; Pasal 12 ayat (1), (2); Pasal 13 ayat (1),(2); Pasal 32 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004; pengawasan terhadap hakim; kemandirian Komisi Yudisial; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002; Hakim; Panitera; Jurusita; panggilan penyidik.
Topik: Ir. Rioza Mandarid; DPD; Provinsi Nusa Tenggara Barat; AHMAD FADLIL SUMADI, Ditolak; 2004
Topik: Perselisihan hasil Pemilihan Umum; DPD; Banten; H. Ace Suhaendi Madsupi; Komisi Pemilihan Umum; perolehan suara; rekapitulasi; penghitungan suara; penghitungan ulang; Agus Setiawan, S.H; Eko Budiantoro, S.H; Tina Mariam, S.H; Dewan Perwakilan Daerah; DAERAH PEMILIHAN BANTEN II; DAERAH PEMILIHAN BANTEN I; Amir Syamsuddin, S.H., M.H; Panwaslu; tidak dapat diterima; Jara Lumbanraja, S.H
Topik: Pilpres 2004
Topik: UU Nomor 31 Tahun 2002;Partai Politik; PPP Reformasi; Penarikan Perkara; Ketetapan
Topik: Partai Persatuan Nasional Indonesia (PPNI); Bukan kewenangan; Ketetapan; Tidak berwenang
Topik: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985; Mahkamah Agung;Machri Hendra;Hakim; Hakim Agung; sistem karir;Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003;diskriminatif
Topik: Ketetapan; peninjauan kembali; mahkamah agung; bukan kewenangan; tidak berwenang
Topik: Election Law; Communism-Indonesia; Civil rights; Right to vote;Right to be candidate; Human rights-Indonesia; Komunis-Indonesia-G.30 S/PKI; Hak politik; Hak Pilih; Hak Sipil; Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran;pemilihan umum; anggota dewan perwakilan rakyat; anggota dewan perwakilan daerah; anggota dewan perwakilan rakyat daerah; Partai Komunis Indonesia (PKI), organisasi terlarang; diskriminasi, deliar noer; rekonsiliasi nasional; tanggung jawab pidana; pidana; ajaran komunisme; komunis; pelarangan; politis; pembatasan hak; kebebasan; political rights, hak sipil dan politik
Topik: Pemilihan Umum; Ketetapan; penarikan kembali permohonan; tidak dapat diajukan kembali.
Topik: Perorangan; kelompok masyarakat; badan hukum; kewenangan; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; voting; Partai Komunis Indonesia; Rapat Paripurna; International Covenant on Civil and Poltical Rights; Hak Asasi Manusia; Keanggotaan; organisasi terlarang; diskriminasi; Partai Sosialis Indonesia; Partai Masyumi; non-discrimination principle; Fraksi; Materi dan Status Hukum; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara; raison d'etat; Thamrin Amal Tomagola; popular control system over collective decision making; state violence; ghetto-ghetto; Karl Marx; Deliar Noer; Ali Sadikin; Sri Bintang Pamungkas; Judilherry Justam; right to vote and right to be candidate; hak pilih pasif; hak pilih aktif
Topik: Ketetapan, penarikan permohonan; tidak dapat diajukan kembali.
Topik: Pemerintahan Daerah; Pejabat Pembuat Akta Tanah; pertanahan; otonomi; kerugian; kekhawatiran; tidak dapat diterima.
Topik: Pengujian; konstitusional; legal standing; OC. Kaligis; kerugian; niet ontvankelijk verklaard; tidak dapat diterima; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; UU Susduk; pemerintah; badan hukum ; warga; masyarakat; pejabat; peradilan; Penyidik;
Topik: Pemilihan Umum; Presiden; Wakil Presiden; pencalonan; partai; Gabungan Antar Partai; partai politik; gabungan partai politik; Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; electoral threshold; Komisi Pemilihan Umum
Topik: Pemilihan Umum; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Dasar; Kepaniteraan; Mahkamah Konstitusi; Bilangan Pembagi Pemilih; electorial threshold; provinsi; kabupaten; kota; partai politik; Hari Sabarno; sistem proporsional; daftar calon terbuka
Topik: Pemilihan umum; Presiden; Wakil Presiden; Abdurrahman Wahid; Deklarasi umum hak asasi manusia; DUHAM; ICCPR; Partai politik; Komisi pemilihan umum; Pasangan calon; Dewan syuro partai kebangkitan bangsa; Constitutional intent; Severity of their handicap; Ditolak
Topik: Partai Politik, Agus Miftah; Pemilu; pembatasan; badan hukum; demokrasi; pendapat berbeda; menolak permohonan.
Topik: Pengujian; konstitusional; legal standing; B. Moenadjad; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Mahkamah Konstitusi; hukuman; pidana; kerugian; niet ontvankelijk verklaard; tidak dapat diterima;