Harjono

Putusan MK 6/PUU-XII/2014

Topik: Pensions - Indonesia; Pension trusts - Indonesia ; Retirement – Indonesia; Pensions - Law and legislation – Indonesia; Indonesia - Officials and employees - Pensions; PT DI (Dirgantara Indonesia); Dana pensiun; Dana Pensiun PT. DI (PT Dirgantara Indonesia); Indonesia. - Undang-Undang Dana Pensiun. - 1992.

11 November 2014

Putusan MK 87/PUU-XI/2013

Topik: Agricultural laws and legislation-Indonesia; Agricultural land; Land use, rural-Indonesia; Farmers-Indonesia; Small scale farmers; Tenant farmers; Agricultural and state; Agricultural societies-Indonesia; Hukum Pertanian; Tanah milik Negara; Tanah pertanian; Tanah, penyewaan; Petani Gurem; Kelembagaan petani.

5 November 2014

Putusan MK 50/PUU-XI/2013

Topik: Migrant labor-legal status, laws, etc-Indonesia; Labor laws and legislation-Indonesia; Labor policy-Indonesia; Foreign workers-Indonesia; Labor supply-Indonesia; Employee rights-Indonesia; Indonesians-employment-foreign countries; Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Hukum perburuhan-Indonesia; Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri-Undang-undang; Kesempatan kerja-Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Penempatan kerja-Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Kontrak kerja-Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ; Pasal 10 huruf b UU 39/2004; Pasal 58 ayat (2) UU 39/2004; Pasal 59 UU 39/2004; Pasal 60 UU 39/2004; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; perjanjian kerja; penempatan TKI swasta; Sri Soemantri; visa kerja; Sri Palupi; BNP2TKI; Pencabutan Izin

16 Oktober 2014

Putusan MK 101/PUU-XI/2013

Topik: Labor laws and legislation-Indonesia; Social security-law and legislation-Indonesia; Public welfare-Indonesia; Hukum ketenagakerjaan-Indonesia; Buruh dan perburuhan-Jaminan sosial; Asuransi sosial; Kesejahteraan sosial.

16 Oktober 2014

Putusan MK 71/PUU-XI/2013

Topik: Cigarette Industry-Indonesia; Tobacco Industry-Indonesia; Advertising, Cigarette-Indonesia; Industri Rokok; Iklan-Rokok.

9 Oktober 2014

Dikabulkan SeluruhnyaPUU

Putusan MK 84/PUU-XI/2013

Topik: Corporation Law-Indonesia; Stocks-Indonesia; Stockholders meetings-Law and legislation-Indonesia; Hukum Perusahaan; Rapat Umum Pemegang Saham; PT. Metro Mini.

9 Oktober 2014

Putusan MK 5/PUU-XII/2014

Topik: Notaries-Indonesia-law and legislation; Land titles-Registration and transfer-Indonesia; Land Tenure-Indonesia; Notaris-Indonesia; Notaris-Undang-Undang dan Peraturan; Notaris-Formasi jabatan; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); Akta Tanah-Hukum Agraria.

29 September 2014

Putusan MK 48/PUU-XI/2013

Topik: Finance, Public-Indonesia; Finance, Public-law and legislation-Indonesia; Budget - Law and legislation - Indonesia; Indonesia - Appropriations and expenditures; Judgment-Constitutional Court-Indonesia-Judicial review; Finance, Public law and legislation-Rejected; Keuangan-Indonesia; Keuangan negara-Indonesia; Keuangan negara-pengelolaan; Kekayaan negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Putusan-Mahkamah Konstitusi-Pengujian undang-undang-Keuangan Negara -Ditolak seluruhnya.

18 September 2014

Putusan MK 67/PUU-XI/2013

Topik: Judgment-Judicial review-Labor Law and legislation-Constitutional Court-Indonesia-2014; Otto Geo Diwara Purba; Hukum ketenagakerjaan; Hukum perburuhan; Upah; Gaji; Pesangon; Hubungan kerja; Hak pekerja; Jaminan perlindungan.

11 September 2014

Putusan MK 68/PUU-XI/2013

Topik: Pengujian Pasal 197 UU 8 Tahun 1981; Hukum Acara Pidana; KUHAP; Pengujian KUHAP; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Pasal 197 ayat (1) KUHAP; Pasal 197 ayat (2) KUHAP; putusan pemidanaan; putusan batal demi hukum; Mahkamah memaknai; due process of law

11 September 2014

Putusan MK 65/PUU-XI/2013

Topik: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, UU Perkoperasian, UU Koperasi, Dewan Pengurus Koperasi Usaha Pemuda, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Kota Cimahi, Yudha Indrapraja, Mutatis Mutandis, ekonomi syariah, Tatang Astarudin, Ija Suntana, Burhanuddin Abdullah., Dr. Hj. Sonny Dewi Judiasih., Giyarso, ketidakpastian hukum, Erga Omnes, kehilangan objek, 28/PUU-XI/2013

28 Mei 2014

Putusan MK 35/PUU-XI/2013

Topik: Pengujian; konstitusional; legal standing; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA); Indonesia Budget Center (IBC); Indonesia Corruption Watch (ICW); Feri Amsari; Hifdzil Alim; Bahrain; banggar DPR; kerugian; anggota DPR; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; APBN; APBN-P; pemerintah; keuangan negara; masyarakat; MPR; DPR; KPK; pengawasan; anggaran; parlemen; penyimpangan; fungsi legislasi; Presiden;

22 Mei 2014

Dikabulkan SeluruhnyaPUUPendapat Berbeda

Putusan MK 38/PUU-XI/2013

Topik: Rumah Sakit; rumah bersalin; balai pengobatan; klinik; Din Syamsudin; badan hukum privat; badan hukum publik; Muhammadiyah; asas; Muh. Yamin; Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia; Irman Putra sidin; yayasan; bidang sosial; Unit Pelayanan Teknis; Badan Layanan Umum; Gouvernement Besluit; nirlaba; pelayanan kesehatan

22 Mei 2014

Putusan MK 97/PUU-XI/2013

Topik: Pemilukada; UU Pemilukada; MK; Sengketa hasil pemilukada; Pemilihan kepala daerah; Kewenangan; Mahkamah Agung; Original intent; Opened legal policy; Ketentuan peralihan; Perselisihan hasil; M. Mukhtasar Syamsuddin; I Dewa Gede Palguna; Enny Nurbaningsih; Presumptio iustitia causa;

19 Mei 2014

Putusan MK 64/PUU-XI/2013

Topik: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pungutan Cukai; Produsen Roko; Pembayar Pajak; Pajak Ganda; Objek Pajak; Pemungutan Pajak; Pajak Rokok; Dasar Pengenaan; Tarif Pajak Rokok; Besaran Pajak Rokok; Penerimaan Pajak Rokok.

19 Mei 2014

Putusan MK 106/PUU-XI/2013

Topik: Pengujian Undang-Undang; Ketenagalistrikan; Penyediaan Tenaga Listrik; Kepentingan Umum; Terintegrasi; Pembatasan Wilayah Usaha; Pemerintah Daerah; Harga Jual Tenaga Listrik; Perusahaan Listrik Negara; Izin Usaha Ketenagalistrikan; Sewa Jaringan Tenaga Listrik.

14 Mei 2014

Dikabulkan SeluruhnyaPUU

Putusan MK 26/PUU-XI/2013

Topik: UU Advokat; advokat; pemberian bantuan hukum; tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana; menjalankan tugas dan profesinya; kepentingan pembelaan klien; di dalam dan di luar persidangan; access to justice

14 Mei 2014

Putusan MK 107/PUU-XI/2013

Topik: UU Perpajakan; UU 6 Tahun 1983; Pasal 7; Koperasi Serba Usaha Subur Provinsi Sumatera Utara; Jansen Butarbutar; badan hukum privat; pengadilan pajak; fiskal pajak koperasi; Surat Keterangan Fiskal; denda sanksi administrasi PPh Badan dan PPh Pasal 21; hutang pajak; surat pemberitahuan; objek permohonan tidak ada; objek permohonan hilang;

14 Mei 2014

Putusan MK 69/PUU-XI/2013

Topik: Ketenagakerjaan; Pengusaha; Buruh; Pekerja; Serikat Pekerja; Pemutusan Hubungan Kerja; Dana Bantuan; Tanggungan; Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Asas Praduga Tak bersalah; Uang Penggantian Hak; Uang Penghargaan.

7 Mei 2014

Putusan MK 96/PUU-XI/2013

Topik: Sofjan Wanandi; Suryadi Sasmita; perjanjian kerja waktu tertentu; erjanjian kerja waktu tidak tertentu; status hubungan kerja; pekerjaan tertentu; frasa demi hukum

7 Mei 2014

Putusan MK 56/PUU-XI/2013

Topik: Parlementary Threshold; Presidential Threshold; Hak dan Kewenangan Partai Politik; Lembaga Fraksi; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 208; Pasal 12 huruf e, huruf g dan huruf h; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Partai Politik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 80; Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden; ambang batas; Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; Pasal 6 ayat (2) UUD 1945; Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; Pasal 19 ayat (1) UUD 1945; Pasal 22B UUD 1945; Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; Pasal 28I ayat (5) UUD 1945; Caleg; Pergantian Antar Waktu; suara sah nasional; kursi di DPR; Negara Demokrasi; Warga Negara; Demokrasi prosedural; Peserta pemilu;

7 Mei 2014

Putusan MK 33/PUU-XI/2013

Topik: Pendidikan tinggi;otonomi pendidikan tinggi;otonomi pengelolaan;badan hukum; akuntabilitas penyelenggaraan; PTN BH; pelayanann pendidikan; perguruan tinggi

29 April 2014

Putusan MK 55/PUU-XI/2013

Topik: Pemanggilan; Pemeriksaan; Penggeledahan; Penangkapan; Penahanan; Kejaksaan; Jaksa Agung; Tindak Pidana; Antasari Azhar; Komisi Pemberantasan Korupsi; improper influences; equality before the law; integrated justice system; justice delayed justice denied; independent of judiciary; hak-hak sipil dan politik; costante justitie; Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; the rule of law; Frans Hendra Winarta; equal treatment; wewenang; kode etik; Irman Putra Sidin; Melky Tobing; Lembaga Permasyarakatan; barang bukti; bareskrim polri; constitutional complaint; constitutional review; lembaga swadaya masyarakat; guidelines on the role prosecutor; International Association of prosecutor; Andi Hamzah; forum previlegiantum; Indriyanto Seno Adji; officium nobile

24 April 2014

Putusan MK 104/PUU-XI/2013

Topik: Pengujian Undang Undang; Tata Cara Perpajakan; Lelang; PT Bank Niaga; Pejabat Lelang; Risalah Lelang; Pengujian Formil; I Putu Anwisuka.

24 April 2014

Dikabulkan SebagianPUUPendapat Berbeda

Putusan MK 109/PUU-XI/2013

Topik: PT Daya Radar Utama; Muhammad Idris; Kepailitan dan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; PKPU; Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004; Debitor; Kreditor;

24 April 2014

Putusan MK 80/PUU-XI/2013

Topik: Pengujian; konstitusional; legal standing; pemerintah; Herdaru Manfa Luthfie; Fajar Kurniawan; Agung Pribadi; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; pejabat; lembaga negara; Mahkamah Agung; DPR; Presiden; hakim konstitusi; uji kelayakan; transparan, partisipatif; rekrutmen; seleksi; pemilihan; pengajuan; konstitusi;perpu; panel ahli;

7 April 2014

Putusan MK 31/PUU-XI/2013

Topik: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Penyelenggara Pemilihan Umum;Ramdansyah; DKPP; KPU, Bawaslu; Election law-Indonesia, Local Elections-Indonesia-Jakarta-2012, Election Monitoring-Indonesia, General Elections Supervisory Body-Indonesia, Local Elections Supervisory Committee-Jakarta-Indonesia, The Elections Organizers Ethics Council-Indonesia,Dismissal-2012, The Elections Organizers Ethics Council-Indonesia-Decision-2013, Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah

3 April 2014