Tahun aktif di korpus: 2008–2013
Topik: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum; Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pemilu Legislatif; Sudirman Hidayat; Drs. H. Samsul Hadi Siswoyo, S.H.; Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk; Pasal 3 UU 12/1995; Pasal 58 huruf f UU 32/2004 jo UU 12/2008; Pasal 12 huruf g UU 8/2012; Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012; Mantan Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan; LAPAS; Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009; UU 12/2005 tentang Pengesahan ICCPR; International Covenant on Civil and Political Rights; Sunardi; Pengujian Materiil; Pengujian Konstitusionalitas
16 Mei 2013
Topik: Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional; Sisdiknas; Pendidikan; Pendidikan Nasional; Bahasa Indonesia; Pendidikan bertaraf Internasional; Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional; RSBI; Sekolah Bertaraf Internasional; SBI; Diskriminasi dalam Pendidikan; Andi Akbar Fitriyadi; Nadya Masykuria; Milang Tauhida; Jumono; Lodewijk F. Paat; Bambang Wisudo; Febri Hendri Antoni Arif; Alvon Kurnia Palma; Hak warga negara; Hak pendidikan; Putusan Nomor 11/PUU-VII/2009; 14/PUU-VII/2009; 21/PUU-VII/2009; 126/PUU-VII/2009 dan 36/PUU-VII/2009.
8 Januari 2013
Topik: Local elections-Indonesia–South Bengkulu; Local government-Indonesia-South Bengkulu (Indonesia)-Politics and government; Regent-elections-Bengkulu Selatan-Indonesia;Pemilihan Umum Kepala Daerah-Bengkulu Selatan; Pemilukada- Bupati/Wakil Bupati-Bengkulu Selatan; Pemungutan Suara Ulang; Reskan Effendi-Rohidin Mersyah-Pemohon; Dirwan Mahmud-Hartawan-Pihak Terkait.
8 Januari 2009
Topik: Denny Yanuar Ali; Umar S. Bakry; Pemilihan Umum; Anggota DPR; Anggota DPD; Anggota DPRD; Kultur politik; Lembaga Survey; Quick Count; Proyeksi hasil pilkada; Perhitungan cepat; partisipasi public; Jejak pendapat; Pengaturan survey; Pasal 245 ayat (2); Pasal 245 ayat (3); Pasal 245 ayat (5); Pasal 282; Pasal 307; Pemungutan suara; Pelarangan publikasi; Publikasi hasil survey; Lingkaran Survei Indonesia ; Yayasan Lembaga Survei Nasional; kampanye terselubung; Surveyor
Topik: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; quick count; sample;
Topik: Pemilukada; Provinsi Lampung; Pemerintahan Daerah; PNS; Pejabat; Jabatan; Mengundurkan Diri
Topik: UU Pemerintahan Daerah; Dirwan Machmud; Pasal 58 huruf f dan h; Pasal 27 ayat (1); Pasal 28C ayat (2); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28D ayat (3); elected officials; mantan terpidana ; void ab initio; Pemungutan Suara Ulang; culpa levis;
Topik: Mahkamah Agung; Kekuasaan kehakiman; Peradilan umum; Peradilan agama; Peradilan militer; Peradilan tata usaha negara; Hakim agung; Komisi yudisial; Pengujian formil; Conditio sine qua non; Kriteria legal standing; Syamsudin Haris; Abdulchaer; Saldi Isra; Anna Erliyana; Muhammad Fajrul Falakh; Febridiansyah; Anugerah Perkasa; Judicial review; Batas pensiun Hakim Agung; Asas formal; Dissenting opinion
Topik: Yusril Ihza Mahendra; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004; Pasal 22 ayat (1)huruf d; Penetapan tersangka; Masa Jabatan Jaksa Agung; Hendarman Supandji
Topik: Kesehatan; UU 36/2009; bambang sukarno; pasal 113; zat adiktif; tembakau; peredaran; pengasil tembakau; temanggung; cukai rokok; cengkeh; nikotinl kecanduan; tobacco control; djarum, sampoerna; gudang garam; GAPPRI; ius ad rem; ganja; koka; papaver.
Topik: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; judicial violence; Legal drafting; promissory notes; Penyertaan Pemerintah; Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah; Dana Alokasi Umum; Dian Puji Simatupang; Henry Thomas Simarmata; sharing the pain; single ownership; closed ownership; kelompok lemah; Ahmad Erani Yustika; Revrisond Baswir; Hasbullah Thabrany; kerugian keuangan negara; fungsi alokasi; fungsi stabilisasi; fungsi distribusi; fiskal; unified budget; Rencana Kerja Pemerintah; Reformasi Birokrasi; pro growth; pro job; jaring pengaman sosial; pro poor; life expectancy rate; daya beli masyarakat; purchasing power parity; indeks pembangunan manusia; opportunity loss; Liquid Petroleum Gas; tarif tenaga listrik; Biaya Pokok Penyediaan; Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan; Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah; Bantuan Operasional Sekolah; Jaminan Kesehatan Masyarakat; jaminan sosial nasional; Penerimaan Negara Bukan Pajak; Pendapatan Dalam Negeri; double accounting; Machfud Sidik; Hermanto Siregar
Topik: Pengujian Materiil; Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Pajak Hiburan; Perpajakan; Kepabeanan; Asosiasi Lapangan Golf Indonesia; PT.Pondok Indah Padang Golf, TBK.; PT. Padang Golf Bukit Sentul; PT. Sanggaraha Daksamitra; PT. Sentul Golf Utama; PT. New Kuta Golf and Ocean View; PT. Merapi Golf; PT. Karawang Sport Centre Indonesia; PT. Damai Indah Golf, TBK; Denny Kailimang, S.H., M.H., Harry Ponto, S.H., LL.M.,dkk; Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (“UU Sistem Keolahragaan”); Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI); Persatuan Golf Indonesia (PGI); Persatuan Olahraga Billiard Seluruh Indonesia (POBSI); Persatuan Boling Indonesia (PBI); Pajak Ganda (Double Tax); International Federation for Golf atau Federasi Internasional Golf; International Olympic Committee (IOC); Olimpiade; Pekan Olahraga Nasional (PON); Sea Games; Turnamen; Olahraga Pendidikan; Olahraga Rekreasi; Olahraga Prestasi; Vegetasi; konservasi alam; mitigasi; GBHN; Soacial Justice; Undang-Undang Nomor 11 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah; Undang-Undang Nomor 11 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 18 dan selanjutnya terakhir oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; United Nation Model; OECD Model; obtain; Yunita Rhamadani
Topik: Aliansi jurnalis independen; penyiaran; lembaga penyiaran; izin; badan hukum; frekuensi; sumber daya alam; kepemilikan; penguasaan; pemegang saham; pemindatanganan
Topik: Sengketa Kewenangan Lembaga Negara; Presiden; Dewan Perwakilan Rakyat; Badan Pemeriksa Keuangan; kewenangan atribusi; Kewenangan Angaran; Badan Layanan Umum; Pusat Investasi Pemerintah; Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan