Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN UU 3-1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999

UU Nomor 7 Tahun 1998

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Mengubah beberapa ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut: "Pasal 2 (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari: a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri; b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan. (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 149.302.500.000.000,00. (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 114.585.600.000.000,00. (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 263.888.100.000.000,00." 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut: "Pasal 3 (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan: a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 72.930.800.000.000,00; b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 49.711.400.000.000,00; c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 26.660.300.000.000,00; (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan: a. Bantuan program sebesar Rp 74.044.700.000.000,00 b. Bantuan proyek sebesar Rp 40.540.900.000.000,00." 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut: "Pasal 4 (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari: a. Pengeluaran Rutin; b. Pengeluaran Pembangunan. (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 171.205.100.000.000,00. (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 92.683.000.000.000,00. (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 263.888.100.000.000,00." 4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut: "Pasal 5 (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor: 01 Sektor industri sebesar Rp 83.385.209.000,00 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp 627.724.191.000,00 03 Sektor pengairan sebesar Rp 38.416.795.000,00 04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp 318.069.481.000,00 05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar Rp 31.471.733.358.000,00 06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 329.700.829.000,00 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 318.933.498.000,00 08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar Rp 117.207.539.000,00 09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp 13.491.262.070.000,00 10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 357.912.413.000,00 11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar : Rp 4.740.026.958.000,00 12 Sektor kependudukan dan keluarga Sejahtera sebesar Rp. 331.654.091.000,00 13.Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp 705.289.102.000,00 14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar Rp 22.813.072.000,00 15 Sektor agama sebesar Rp 1.304.164.065.000,00 16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 409.502.164.000,00 17 Sektor hukum sebesar Rp 759.292.576.000,00 18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp 5.241.341.916.000,00 19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 2.918.502.598.000,00 20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 7.618.168.075.000,00 (2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini. (3) pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor: 01 Sektor industri sebesar Rp 788.182.000.000,00 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp 7.484.649.000.000,00 03 Sektor pengairan sebesar Rp 4.774.718.000.000,00 04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp 1.304.906.300.000,00 05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar Rp 16.687.632.000.000,00 06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 9.642.565.000.000,00 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 7.059.462.100.000,00 08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar Rp 1.181.041.000.000,00 09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp 19.091.631.300.000,00 10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 779.998.600.000,00 11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Rp 8.367.581.600.000,00 12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp 582.280.400.000,00 13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp 4.204.762.300.000,00 14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar Rp 5.615.182.600.000,00 15 Sektor agama sebesar Rp 475.942.000.000,00 16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 1.144.019.300.000,00 17 Sektor hukum sebesar Rp 167.038.900.000,00 18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp 786.810.500.000,00 19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 421.780.400.000,00 20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 2.122.816.700.000,00 (4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."