Langsung ke konten utama
Skip to main content

Correct Article 4

UU Nomor 7 Tahun 1953 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang PEMILIHAN ANGGOTA KONSTITUANTE DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Source PDF
100%
Pg. 1
Pg. 1
Current Text
Menteri Kehakiman memberitahukan kepada Panitia Pemilihan INDONESIA tiap-tiap putusan pengadilan, yang mengakibatkan seseorang tidak diperkenankan menjalankan hak-pilih, dengan keterangan yang cukup tentang diri orang yang bersangkutan dan tentang lamanya tidak diperkenankan menjalankan hak-pilih itu. Panitia Pemilihan INDONESIA mengusahakan supaya hal tersebut di atas dicatat dalam daftar- pemilih yang bersangkutan.
Your Correction