Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENJADI UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

UU Nomor 7 Tahun 1950

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 39

1. Keluarga berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara. 2. Fakir-miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Pasal 40. Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung asas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaganya perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Pasal 41. 1. Penguasa wajib memajukan perkembangan rakyat baik rohani maupun jasmani. 2. Penguasa teristimewa berusaha selekas-lekasnya menghapuskan buta- huruf 3. Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengajaran umum yang diberikan atas dasar memperdalam keinsyafan kebangsaan, mempererat persatuan INDONESIA, membangun dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan yang sama terhadap keyakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam jam pelajaran untuk mengajarkan pelajaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid-murid. 4. Terhadap pengajaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewajiban belajar yang umum. 5. Murid-murid sekolah partikelir yang memenuhi syarat-syarat kebaikan- kebaikan menurut UNDANG-UNDANG bagi pengajaran umum, sama haknya dengan hak murid-murid sekolah umum. Pasal 42. Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat. Pasal 43. 1. Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 3. Penguasa memberi perlindungan yang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama yang diakui. Pemberian sokongan berupa apapun oleh penguasa kepada penjabat- penjabat agama dan persekutuan-persekutuan atau perkumpulan- perkumpulan agama dilakukan atas dasar sama hak. 4. Penguasa mengawasi supaya segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh-taat kepada UNDANG-UNDANG termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis. BAB II. ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA. Ketentuan umum. Pasal 44. Alat-alat perlengkapan Negara ialah : a. PRESIDEN dan wakil PRESIDEN; b. Menteri-menteri; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Mahkamah Agung; e. Dewan Pengawas Keuangan. BAGIAN I. Pemerintah. Pasal 45. 1. PRESIDEN ialah Kepala Negara. 2. Dalam melakukan kewajibannya PRESIDEN dibantu seorang Wakil- PRESIDEN. 3. PRESIDEN dan Wakil-PRESIDEN dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. 4. Untuk pertama kali Wakil-PRESIDEN diangkat oleh PRESIDEN dari anjuran yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 5. PRESIDEN dan Wakil-PRESIDEN harus warga-negara INDONESIA yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih. Pasal 46. 1. PRESIDEN dan Wakil-PRESIDEN berkedudukan di tempat kedudukan Pemerintah. 2. Pemerintah berkedudukan di Jakarta, kecuali jika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat yang lain. Pasal 47. PRESIDEN dan Wakil-PRESIDEN sebelum memangku,jabatan, mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) menurut cara agamanya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai berikut "Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk dipilih menjadi PRESIDEN (Wakil-PRESIDEN) Republik INDONESIA, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun juga, langsung ataupun tak langsung sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya dengan sekuat tenaga akan memajukan kesejahteraan Republik INDONESIA dan bahwa saya akan melindungi dan mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penghuni Negara. Saya bersumpah (berjanji) setia kepada UNDANG-UNDANG Dasar dan lagi bahwa saya akan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik INDONESIA, bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saya dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Kepala Negara (Wakil Kepala Negara) Republik INDONESIA, sebagai sepantasnya bagi Kepala Negara (Wakil Kepala Negara yang baik). Pasal 48. Jika PRESIDEN mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil PRESIDEN sampai habis waktunya. Pasal 49. Yang dapat diangkat menjadi Menteri ialah warga-negara INDONESIA yang telah berusia 25 tahun dan yang bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih. Pasal 50. PRESIDEN membentuk Kementerian-kementerian. Pasal 51. 1. PRESIDEN menunjuk seorang atau beberapa orang pembentuk Kabinet. 2. Sesuai dengan anjuran pembentuk Kabinet itu, PRESIDEN mengangkat seorang dari padanya menjadi Perdana Menteri dan mengangkat Menteri- menteri yang lain. 3. Sesuai dengan anjuran pembentuk itu juga, PRESIDEN MENETAPKAN siapa- siapa dari Menteri-menteri itu diwajibkan memimpin Kementerian masing- masing. PRESIDEN boleh mengangkat Menteri-menteri yang tidak memangku sesuatu Kementerian. 4. Keputusan-keputusan PRESIDEN yang memuat pengangkatan yang diterangkan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini ditanda-tangani serta oleh pembentuk Kabinet. 5. Pengangkatan atau penghentian antara-waktu Menteri-menteri begitu pula penghentian Kabinet dilakukan dengan Keputusan PRESIDEN. Pasal 52. 1. Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan-kepentingan umum Republik INDONESIA, Menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri atau dalam hal Perdana Menteri berhalangan, oleh salah seorang Menteri yang ditunjuk oleh Dewan Menteri. 2. Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan yang penting kepada PRESIDEN dan Wakil-PRESIDEN. Masing-masing Menteri berkewajiban demikian juga berhubung dengan urusan-urusan yang khusus masuk tugasnya. Pasal 53. Sebelum memangku jabatannya, Menteri-menteri mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) di hadapan PRESIDEN menurut cara agamanya, sebagai berikut : "Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk diangkat menjadi Menteri, langsung ataupun tak langsung dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapapun juga, langsung ataupun tak langsung sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji) setia kepada UNDANG-UNDANG Dasar, bahwa saya akan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik INDONESIA, bahwa saya dengan sekuat tenaga akan mengusahakan kesejahteraan Republik INDONESIA, bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Menteri". Pasal 54. Gaji PRESIDEN, gaji Wakil-PRESIDEN dan gaji Menteri-menteri, begitu pula ganti rugi untuk biaya perjalanan dan biaya penginapan dan, jika ada, ganti- rugi yang lain-lain, diatur dengan UNDANG-UNDANG. Pasal 55. 1. Jabatan PRESIDEN, Wakil-PRESIDEN dan Menteri tidak boleh dipangku bersama-sama dengan menjalankan jabatan umum apapun di dalam dan di luar Republik INDONESIA. 2. PRESIDEN, Wakil-PRESIDEN dan Menteri-menteri tidak boleh, langsung atau tak langsung turut-serta dalam ataupun menjadi penanggung untuk sesuatu badan perusahaan yang berdasarkan perjanjian untuk memperoleh laba atau untung yang diadakan dengan Republik INDONESIA atau dengan sesuatu daerah otonom dari INDONESIA. 3. Mereka tidak boleh mempunyai piutang atas tanggungan Republik INDONESIA, kecuali surat-surat-utang umum. 4. Yang ditetapkan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini tetap berlaku atas mereka selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan jabatannya. BAGIAN II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. Pasal 56. Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh Rakyat INDONESIA dan terdiri sejumlah Anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 300.000 jiwa penduduk warga-negara INDONESIA mempunyai seorang wakil; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat kedua Pasal 58. Pasal 57. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga-negara INDONESIA yang memenuhi syarat-syarat dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. Pasal 58. 1. Golongan-golongan kecil Tionghoa. Eropah dan Arab akan mempunyai wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan berturut-turut sekurang- kurangnya 9, 6 dan 3 Anggota. 2. Jika jumlah-jumlah itu tidak tercapai dengan pemilihan menurut UNDANG-UNDANG termaksud dalam Pasal 57, maka Pemerintah Republik INDONESIA mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan kecil itu. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tersebut dalam Pasal 56 ditambah dalam hal itu jika perlu dengan jumlah pengangkatan- pengangkatan itu. Pasal 59. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk masa empat tahun. Mereka meletakkan jabatannya bersama-sama dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal 60. Yang boleh menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah warga-negara yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak diperkenankan serta d.alam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang haknya untuk dipilih telah dicabut. Pasal 61. 1. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dirangkap dengan jabatan PRESIDEN, Wakil-PRESIDEN, Jaksa Agung, Ketua, Wakil Ketua atau Anggota Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan Pengawas Keuangan, PRESIDEN Bank-Sirkulasi dan jabatan-jabatan lain yang ditentukan dengan UNDANG-UNDANG. 2. Seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merangkap menjadi Menteri tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewajibannya sebagai Anggota badan tersebut selama ia memangku jabatan Menteri. 3. Anggota Angkatan Perang dalam dinas aktif yang menerima keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan sendirinya menjadi non-aktif selama keanggotaan itu. Setelah berhenti menjadi Anggota, ia kembali dalam dinas-aktif lagi. Pasal 62. 1. Dewan Perwakilan Rakyat memilih dari antaranya seorang Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. Pemilihan-pemilihan ini membutuhkan pengesahan PRESIDEN. 2. Selama pemilihan Ketua dan Wakil-Ketua belum disahkan oleh PRESIDEN, rapat diketuai untuk sementara oleh Anggota yang tertua umurnya. Pasal 63. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memangku jabatannya, mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) di hadapan PRESIDEN atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasakan untuk itu oleh PRESIDEN, menurut cara agamanya sebagai berikut : "Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk dipilih (diangkat) menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara UNDANG-UNDANG Dasar dan segala peraturan yang lain berlaku bagi Republik INDONESIA, bahwa saya akan berusaha dengan sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Republik INDONESIA dan bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa". Pasal 64. Dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Ketua memberi kesempatan berbicara kepada Menteri-menteri, apabila dan tiap-tiap kali mereka mengingininya. Pasal 65. 1. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang, apabila Pemerintah menyatakan kehendaknya tentang itu atau apabila Ketua atau sekurang-kurangnya sepersepuluh dari jumlah Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat menganggap hal itu perlu. 2. Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 66. 1. Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat terbuka untuk umum, kecuali jika Ketua Menimbang perlu pintu ditutup ataupun sekurang-kurangnya sepuluh Anggota menuntut hal itu. 2. Sesudah pintu ditutup, rapat MEMUTUSKAN apakah permusyawaratan dilakukan dengan pintu tertutup. 3. Tentang hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup dapat juga diputuskan dengan pintu tertutup. Pasal 67. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat setiap waktu boleh meletakkan jabatannya. Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada Ketua. Pasal 68. Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan rapat-rapatnya di Jakarta kecuali jika dalam hal-hal darurat Pemerintah menentukan tempat yang lain. Pasal 69. 1. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi dan hak menanya; Anggota-anggota mempunyai hak menanya. 2. Menteri-menteri memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan yang dikehendaki menurut ayat yang lalu dan yang pemberiannya dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik INDONESIA. Pasal 70. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki (enquete), menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. Pasal 71. Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat begitu pula Menteri- menteri tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena yang dikatakannya dalam rapat atau yang dikemukakannya dengan surat kepada Majelis itu, kecuali jika mereka dengan itu mengumumkan apa yang dikatakan atau yang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan syarat supaya dirahasiakan. Pasal 72. 1. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan suaranya sebagai orang yang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsyafan batinnya, tidak atas perintah atau dengan kewajiban berembuk dahulu dengan mereka yang menunjuknya sebagai Anggota. 2. Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal yang mengenai dirinya sendiri. Pasal 73. Gaji Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, tunjangan-tunjangan yang akan diberikan kepada Anggota-anggota dan mungkin juga kepada Ketua, begitu pula biaya perjalanan dan penginapan yang harus didapatnya, diatur dengan UNDANG-UNDANG. Pasal 74. 1. Sekalian orang yang menghadiri rapat Dewan Perwakilan Rakyat yang tertutup, wajib merahasiakan yang dibicarakan dalam rapat itu, kecuali jika Majelis ini MEMUTUSKAN lain, ataupun jika kewajiban merahasiakan itu dihapuskan. 2. Hal itu berlaku juga terhadap Anggota-anggota, Menteri-menteri dan pegawai-pegawai yang mendapat tahu dengan cara bagaimanapun tentang yang dibicarakan itu. Pasal 75. 1. Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh bermusyawarat atau mengambil keputusan, jika tidak hadir lebih dari seperdua jumlah anggota-sidang. 2. Sekedar dalam UNDANG-UNDANG Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka segala keputusan diambil dengan jumlah terbanyak mutlak suara yang dikeluarkan. 3. Apabila, pada waktu mengambil keputusan, suara-suara sama berat, dalam hal rapat itu lengkap anggotanya, usul itu dianggap ditolak, atau dalam hal lain, mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat yang berikut. Apabila suara-suara sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak. 4. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis. Apabila suara-suara sama berat, maka keputusan diambil dengan undian. Pasal 76. Dewan Perwakilan Rakyat selekas mungkin MENETAPKAN peraturan ketertibannya. Pasal 77. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 138, maka untuk pertama kali selama Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun dengan pemilihan menurut UNDANG-UNDANG, Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA Serikat, Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Senat, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung. BAGIAN III. MAHKAMAH AGUNG. Pasal 78. Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur dengan UNDANG-UNDANG. Pasal 79. 1. Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Mahkamah Agung diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut. 2. UNDANG-UNDANG dapat MENETAPKAN, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Mahkamah Agung diberhentikan, apabila mencapai usia yang tertentu. 3. Mereka dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara dan dalam hal yang ditentukan oleh UNDANG-UNDANG. 4. Mereka dapat diberhentikan oleh PRESIDEN atas permintaan sendiri. BAGIAN IV. DEWAN PENGAWAS KEUANGAN. Pasal 80. Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur dengan UNDANG-UNDANG. Pasal 81. 1. Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut. 2. UNDANG-UNDANG dapat MENETAPKAN, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota diberhentikan, apabila mencapai usia yang tertentu. 3. Mereka dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara dan dalam hal yang ditentukan dengan UNDANG-UNDANG. 4. Mereka dapat diberhentikan oleh PRESIDEN atas permintaan sendiri. BAB III. TUGAS ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA. BAGIAN I. PEMERINTAHAN. Pasal 82. Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan INDONESIA dan teristimewa berusaha supaya UNDANG-UNDANG Dasar, UNDANG-UNDANG dan peraturan- peraturan lain dijalankan. Pasal 83. 1. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN tidak dapat diganggu gugat. 2. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing- masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Pasal 84. PRESIDEN berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan PRESIDEN yang menyatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam 30 hari. Pasal 85. Sekalian keputusan PRESIDEN juga yang mengenai kekuasaannya atas Angkatan Perang Republik INDONESIA, ditandatangani serta oleh Menteri (Menteri-menteri) yang bersangkutan, kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 45 ayat keempat dan Pasal 51 ayat keempat. Pasal 86. Pegawai-pegawai Republik INDONESIA diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. Pasal 87. PRESIDEN memberikan tanda-tanda kehormatan yang diadakan dengan UNDANG-UNDANG. Pasal 88. Peraturan pokok mengenai perhubungan di darat, laut dan udara ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. BAGIAN II. Perundang-undangan. Pasal 89. Kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal 140 maka kekuasaan perundang- undangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 90. 1. Usul Pemerintah tentang UNDANG-UNDANG disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan amanat PRESIDEN. 2. Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan usul UNDANG-UNDANG kepada Pemerintah. Pasal 91. Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam usul UNDANG-UNDANG yang dimajukan oleh Pemerintah kepadanya. Pasal 92. 1. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menerima usul UNDANG-UNDANG Pemerintah dengan mengubahnya ataupun tidak, maka usul itu dikirimkannya dengan memberitahukan hal itu, kepada PRESIDEN. 2. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul UNDANG-UNDANG Pemerintah, maka hal itu diberitahukannya kepada PRESIDEN. Pasal 93. Dewan Perwakilan Rakyat, apabila MEMUTUSKAN akan memajukan usul UNDANG-UNDANG, mengirimkan usul itu untuk disahkan oleh Pemerintah kepada PRESIDEN. Pasal 94. 1. Selama suatu usul UNDANG-UNDANG belum diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang lalu dalam bagian ini, maka usul itu dapat ditarik kembali oleh Pemerintah. 2. Pemerintah harus mengesahkan usul UNDANG-UNDANG yang sudah diterima, kecuali jika ia dalam satu bulan sesudah usul itu disampaikan kepadanya untuk disahkan, menyatakan keberatannya yang tak dapat dihindarkan. 3. Pengesahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah sebagai dimaksud dalam ayat yang lalu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan amanat PRESIDEN. Pasal 95. 1. Sekalian usul UNDANG-UNDANG yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat memperoleh kekuatan UNDANG-UNDANG, apabila sudah disahkan oleh Pemerintah. 2. UNDANG-UNDANG tidak dapat diganggu gugat. Pasal 96. 1. Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri MENETAPKAN UNDANG-UNDANG darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera. 2. UNDANG-UNDANG darurat mempunyai kekuasaan dan derajat UNDANG-UNDANG; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut. Pasal 97. 1. Peraturan-peraturan yang termaktub dalam UNDANG-UNDANG darurat, sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat- lambatnya pada sidang yang berikut yang merundingkan peraturan ini menurut yang ditentukan tentang merundingkan usul UNDANG-UNDANG Pemerintah. 2. Jika suatu peraturan yang dimaksud dalam ayat yang lalu, waktu dirundingkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena hukum. 3. Jika UNDANG-UNDANG darurat yang menurut ayat yang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat yang timbul dari peraturannya baik yang dapat dipulihkan maupun yang tidak maka UNDANG-UNDANG mengadakan tindakan-tindakan yang perlu tentang itu. 4. Jika peraturan yang termaktub dalam UNDANG-UNDANG darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai UNDANG-UNDANG, maka akibat-akibat perubahannya diatur pula sesuai dengan yang ditetapkan dalam ayat yang lalu. Pasal 98. 1. Peraturan-peraturan penyelenggara UNDANG-UNDANG ditetapkan oleh Pemerintah. Nama ialah PERATURAN PEMERINTAH. 2. PERATURAN PEMERINTAH dapat mengancamkan hukuman-hukuman atas pelanggaran aturan-aturannya. Batas-batas hukuman yang akan ditetapkan diatur dengan UNDANG-UNDANG. Pasal 99. 1. UNDANG-UNDANG dan PERATURAN PEMERINTAH dapat memerintahkan kepada alat-alat perlengkapan lain dalam Republik INDONESIA mengatur selanjutnya pokok-pokok yang tertentu yang diterangkan dalam ketentuan-ketentuan UNDANG-UNDANG dan peraturan itu. 2. UNDANG-UNDANG dan PERATURAN PEMERINTAH yang bersangkutan memberikan aturan-aturan tentang pengundangan peraturan-peraturan demikian. Pasal 100. 1. UNDANG-UNDANG mengadakan aturan-aturan tentang membentuk, mengundangkan dan mulai berlakunya UNDANG-UNDANG dan Peraturan- PERATURAN PEMERINTAH. 2. Pengundangan, terjadi dalam bentuk menurut UNDANG-UNDANG, adalah syarat tunggal untuk kekuatan mengikat. BAGIAN III. Pengadilan. Pasal 101. 1. Perkara perdata, perkara pidana sipil dan perkara pidana militer semata- mata masuk perkara yang diadili oleh pengadilan-pengadilan yang diadakan atau diakui dengan UNDANG-UNDANG atau atas kuasa UNDANG-UNDANG. 2. Mengangkat dalam jabatan pengadilan yang diadakan dengan UNDANG-UNDANG atau atas kuasa UNDANG-UNDANG, didasarkan semata-mata pada syarat kepandaian, kecakapan dan kelakuan tak bercela yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. Memberhentikan, memecat untuk sementara dan memecat dari jabatan yang demikian hanya boleh dalam hal-hal yang ditentukan dengan UNDANG-UNDANG. Pasal 102. Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukuman pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan UNDANG-UNDANG dalam kitab-kitab hukum kecuali jika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam UNDANG-UNDANG tersendiri. Pasal 103. Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang, kecuali jika diizinkan oleh UNDANG-UNDANG. Pasal 104. 1. Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan UNDANG-UNDANG dan aturan- aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. 2. Lain dari pada pengecualian-pengecualian yang ditetapkan oleh UNDANG-UNDANG, sidang pengadilan terbuka untuk umum. Untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim boleh menyimpang dari peraturan ini. 3. Keputusan senantiasa dinyatakan dengan pintu terbuka. Pasal 105. 1. Mahkamah Agung ialah Pengadilan Negara Tertinggi. 2. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan yang lain, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. 3. Dalam hal-hal yang ditunjuk dengan UNDANG-UNDANG, terhadap keputusan-keputusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan- pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung. Pasal 106. 1. PRESIDEN, Wakil PRESIDEN, Menteri-menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota, Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan, PRESIDEN Bank Sirkulasi dan juga pegawai-pegawai, anggota-anggota Majelis-majelis tinggi dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan UNDANG-UNDANG, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan UNDANG-UNDANG dan yang dilakukannya dalam masa pekerjaannya, kecuali jika ditetapkan lain dengan UNDANG-UNDANG. 2. Dengan UNDANG-UNDANG dapat ditetapkan bahwa perkara perdata dan perkara pidana sipil terhadap golongan-golongan orang dan badan yang tertentu hanya boleh diadili oleh pengadilan yang ditunjuk dengan UNDANG-UNDANG itu. 3. Dengan UNDANG-UNDANG dapat ditetapkan bahwa perkara perdata yang mengenai peraturan-peraturan yang diadakan dengan atau atas kuasa UNDANG-UNDANG hanya boleh diadili oleh pengadilan yang ditunjuk dengan UNDANG-UNDANG itu. Pasal 107. 1. PRESIDEN mempunyai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan pengadilan. Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekadar dengan UNDANG-UNDANG tidak ditunjuk pengadilan yang lain untuk memberi nasehat. 2. Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak dapat dijalankan, melainkan sesudah PRESIDEN, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG, diberikan kesempatan untuk memberi grasi. 3. Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan UNDANG-UNDANG ataupun atas kuasa UNDANG-UNDANG, oleh PRESIDEN sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung. Pasal 108. Pemutusan tentang sengketa yang mengenai hukum tata usaha diserahkan kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi jika demikian seboleh-bolehnya dengan jaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran. BAGIAN IV. Keuangan. Babakan 1, Hal uang. Pasal 109. 1. Di seluruh daerah Republik INDONESIA hanya diakui sah alat-alat pembayar yang aturan-aturan pengeluarannya ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. 2. Satuan hitung untuk menyatakan yang alat-alat pembayar sah itu ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. 3. UNDANG-UNDANG mengakui sah alat-alat pembayar baik hingga jumlah yang tak terbatas maupun hingga jumlah terbatas yang ditentukan untuk itu. 4. Pengeluaran alat-alat pembayar yang sah dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Republik INDONESIA ataupun oleh Bank Sirkulasi. Pasal 110. 1. Untuk INDONESIA ada satu Bank Sirkulasi. 2. Penunjukan sebagai Bank Sirkulasi dan Pengaturan tataan dan kekuasaannya dilakukan dengan UNDANG-UNDANG. Babakan 2. Urusan Keuangan Anggaran Pertanggungan jawab Gaji. Pasal 111. 1. Pemerintah memegang urusan umum keuangan. 2. Keuangan negara dipimpin dan dipertanggung jawabkan menurut aturan- aturan yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. Pasal 112. 1. Pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung jawab tentang keuangan negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan. 2. Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 113. Dengan UNDANG-UNDANG ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik INDONESIA dan ditunjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu. Pasal 114. 1. Usul UNDANG-UNDANG penetapan anggaran umum oleh Pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebelum permulaan masa yang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun. 2. Usul UNDANG-UNDANG pengubah anggaran umum, tiap-tiap kali jika perlu dimajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 115. 1. Anggaran terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing sekadar perlu, dibagi dalam dua bab, yaitu satu untuk mengatur pengeluaran- pengeluaran dan satu lagi untuk menunjuk pendapatan-pendapatan. Bab-bab terbagi dalam pos-pos. 2. Untuk tiap-tiap kementerian anggaran sedikit-dikitnya memuat satu bagian. 3. UNDANG-UNDANG penetapan anggaran masing-masing memuat tidak lebih dari satu bagian. 4. Dengan UNDANG-UNDANG dapat diizinkan perpindahan. Pasal 116. Pengeluaran dan penerimaan Republik INDONESIA dipertanggung jawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sambil memajukan perhitungan yang disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan yang diberikan dengan UNDANG-UNDANG. Pasal 117. Tidak diperkenankan memungut pajak, bea dan cukai untuk kegunaan kas negara, kecuali dengan UNDANG-UNDANG atau atas kuasa UNDANG-UNDANG. Pasal 118. 1. Pinjaman uang atas tanggungan Republik INDONESIA tidak dapat diadakan, dijamin atau disahkan, kecuali dengan UNDANG-UNDANG atau atas kuasa UNDANG-UNDANG. 2. Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG, mengeluarkan bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan. Pasal 119. 1. Dengan tidak mengurangi yang diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus, gaji-gaji dan lain-lain pendapatan anggota majelis-majelis dan pegawai-pegawai Republik INDONESIA ditentukan oleh Pemerintah, dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG dan menurut asas, bahwa dari jabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain dari pada yang dengan tegas diperkenankan. 2. UNDANG-UNDANG dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan yang diterangkan dalam ayat (1) kepada alat-alat perlengkapan lain yang berkuasa. 3. Pemberian pensiun kepada pegawai-pegawai Republik INDONESIA diatur dengan UNDANG-UNDANG. BAGIAN V. Hubungan Luar Negeri. Pasal 120. 1. PRESIDEN mengadakan dan mengesahkan perjanjian (traktat) dan persetujuan lain dengan Negara-negara lain. Kecuali jika ditentukan lain dengan UNDANG-UNDANG, perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan sesudah disetujui dengan UNDANG-UNDANG. 2. Masuk dalam dan MEMUTUSKAN perjanjian dan persetujuan lain, dilakukan oleh PRESIDEN hanya dengan kuasa UNDANG-UNDANG. Pasal 121. Berdasarkan perjanjian dan persetujuan yang tersebut dalam Pasal 120, Pemerintah memasukkan Republik INDONESIA ke dalam organisasi-organisasi antara negara. Pasal 122. Pemerintah berusaha memecahkan perselisihan-perselisihan dengan Negara- negara lain dengan jalan damai dan dalam hal itu MEMUTUSKAN pula tentang meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau pewasitan antar negara. Pasal 123. PRESIDEN mengangkat wakil-wakil Republik INDONESIA pada Negara-negara lain dan menerima wakil Negara-negara lain pada Republik INDONESIA. BAGIAN VI. PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN UMUM. Pasal 124. UNDANG-UNDANG MENETAPKAN aturan-aturan tentang hak dan kewajiban warga- negara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik INDONESIA dan membela daerahnya. Ia mengatur cara menjalankan hak dan kewajiban itu dan menentukan pengecualiannya. Pasal 125. 1. Angkatan Perang Republik INDONESIA bertugas melindungi kepentingan- kepentingan negara Republik INDONESIA. Angkatan Perang itu dibentuk dari mereka yang sukarela masuk Angkatan Perang dan mereka yang wajib masuk Angkatan Perang. 2. UNDANG-UNDANG mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan Perang Tetap dan wajib-militer. Pasal 126. 1. Pemerintah memegang urusan pertahanan. 2. UNDANG-UNDANG mengatur dasar-dasar susunan dan tugas alat perlengkapan yang diberi kewajiban menyelenggarakan pertahanan pada umumnya. Pasal 127. 1. PRESIDEN memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik INDONESIA. 2. Dalam keadaan perang Pemerintah menempatkan Angkatan Perang di bawah pimpinan seorang Panglima Besar. 3. Opsir-opsir diangkat, dinaikan pangkat dan diperhentikan oleh atau atas nama PRESIDEN, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. Pasal 128. PRESIDEN tidak menyatakan perang, melainkan jika hal itu diizinkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 129. 1. Dengan cara dan dalam hal-hal yang akan ditentukan dengan UNDANG-UNDANG, PRESIDEN dapat menyatakan daerah Republik INDONESIA atau bagian-bagian dari padanya dalam keadaan bahaya, bilamana ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri. 2. UNDANG-UNDANG mengatur tingkatan-tingkatan keadaan bahaya dan akibat-akibat pernyataan demikian itu dan seterusnya MENETAPKAN bilamana kekuasaan alat-alat perlengkapan kuasa sipil yang berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnya atau sebagian beralih kepada kuas Angkatan Perang, dan bahwa penguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasa-penguasa Angkatan Perang. Pasal 130. Untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat kekuasaan kepolisian yang diatur dengan UNDANG-UNDANG. BAB IV. PEMERINTAH DAERAH DAN DAERAH-DAERAH SWAPRAJA. Pasal 131. 1. Pembagian daerah INDONESIA atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri otonom, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistim pemerintahan negara. 2. Kepada daerah-daerah diberikan autonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. 3. Dengan UNDANG-UNDANG dapat diserahkan penyelenggaraan tugas-tugas kepada daerah-daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganya. Pasal 132. 1. Kedudukan daerah-daerah Swapraja diatur dengan UNDANG-UNDANG dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannya harus diingat pula ketentuan dalam Pasal 131, dasar-dasar permusyawaratan dan perwakilan dalam sistem pemerintahan negara. 2. Daerah-daerah Swapraja yang ada tidak dapat dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untuk kepentingan umum dan sesudah UNDANG-UNDANG yang menyatakan bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengecilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada Pemerintah. 3. Perselisihan-perselisihan hukum tentang peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 dan tentang menjalankannya diadili oleh badan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 108. Pasal 133. Sambil menunggu ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 132 maka peraturan-peraturan yang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian bahwa penjabat-penjabat daerah bagian dahulu yang tersebut dalam peraturan- peraturan itu diganti dengan penjabat-penjabat yang demikian pada Republik INDONESIA. BAB V. KONSTITUANTE. Pasal 134. Konstituante (Sidang Pembuat UNDANG-UNDANG Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya MENETAPKAN UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA yang akan menggantikan UNDANG-UNDANG Dasar Sementara ini. Pasal 135. 1. Konstituante terdiri dari sejumlah Anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga-negara INDONESIA mempunyai seorang wakil. 2. Anggota-anggota Konstituante dipilih oleh warga-negara INDONESIA dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia menurut aturan- aturan yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. 3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 58 berlaku juga buat Konstituante dengan pengertian bahwa jumlah-jumlah wakil itu dua kali lipat. Pasal 136. Yang ditetapkan dalam Pasal 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 71, 73, 74, 75 ayat (3) dan (4) dan Pasal 76 berlaku demikian juga bagi Konstituante. Pasal 137. 1. Konstituante tidak dapat bermufakat atau mengambil keputusan tentang rancangan UNDANG-UNDANG Dasar baru, jika pada rapatnya tidak hadir sekurang-kurangnya dua-pertiga dari jumlah anggota-sidang. 2. Undang-udang Dasar baru berlaku, jika rancangannya telah diterima dengan sekurang-kurangnya dua-pertiga dari jumlah suara anggota yang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah. 3. Apabila Konstituante sudah menerima rancangan UNDANG-UNDANG Dasar, maka dikirimkannya rancangan itu kepada PRESIDEN untuk disahkan oleh Pemerintah. Pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera. Pemerintah mengumumkan UNDANG-UNDANG Dasar itu dengan keluhuran. Pasal 138. 1. Apabila pada waktu Konstituante terbentuk belum diadakan pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut aturan-aturan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, maka Konstituante merangkap menjadi Dewan Perwakilan Rakyat yang tersusun menurut aturan- aturan yang dimaksud data pasal tersebut. 2. Pekerjaan sehari-hari Dewan Perwakilan Rakyat, yang karena ketentuan data ayat (1) pasal ini menjadi tugas Konstituante, dilakukan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih oleh Konstituante di antara Anggota- anggotanya dan yang bertanggung-jawab kepada Konstituante. Pasal 139. 1. Badan Pekerja terdiri dari Ketua Konstituante sebagai Anggota merangkap Ketua dan sejumlah Anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 10 Anggota Konstituante mempunyai seorang wakil. 2. Pemilihan Anggota-anggota Badan Pekerja yang bukan Ketua dilakukan menurut aturan-aturan yang ditentukan dengan UNDANG-UNDANG. 3. Badan Pekerja memilih dari antaranya seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. Aturan dalam Pasal 62 berlaku untuk pemilihan ini. 4. Anggota-anggota Badan Pekerja sebelum memangku jabatannya, mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) di hadapan Ketua Konstituante menurut cara agamanya, yang bunyinya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 63. BAB VI. PERUBAHAN, KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP. BAGIAN I. PERUBAHAN. Pasal 140. 1. Segala usul untuk mengubah UNDANG-UNDANG Dasar ini menunjuk dengan tegas perubahan yang diusulkan. Dengan UNDANG-UNDANG dinyatakan bahwa untuk mengadakan perubahan sebagaimana diusulkan itu, ada dasarnya. 2. Usul perubahan UNDANG-UNDANG Dasar, yang telah dinyatakan dengan UNDANG-UNDANG itu oleh Pemerintah dengan amanat PRESIDEN disampaikan kepada suatu Badan bernama Majelis Perubahan UNDANG-UNDANG Dasar, yang terdiri dari Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan Anggota-anggota Komite Nasional Pusat yang tidak menjadi Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Ketua dan Wakil-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sementara menjadi Ketua dan Wakil-Ketua Majelis Perubahan UNDANG-UNDANG Dasar. 3. Yang ditetapkan dalam Pasal 66, 72. 74, 75, 91. 92 dan 94 berlaku demikian juga bagi Majelis Perubahan UNDANG-UNDANG Dasar. 4. Pemerintah harus dengan segera mengesahkan rancangan perubahan UNDANG-UNDANG Dasar yang telah diterima oleh Majelis Perubahan UNDANG-UNDANG Dasar. Pasal 141. 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan umum tentang membentuk dan mengundangkan UNDANG-UNDANG, maka perubahan- perubahan dalam UNDANG-UNDANG Dasar diumumkan oleh Pemerintah dengan keluhuran. 2. Naskah UNDANG-UNDANG Dasar yang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh Pemerintah setelah, sekadar perlu, bab-babnya, bagian-bagian tiap-tiap bab dan pasal-pasalnya diberi nomor berturut dan penunjukkan- penunjukkannya diubah. 3. Alat-alat perlengkapan berkuasa yang sudah ada dan peraturan- peraturan serta keputusan-keputusan yang berlaku pada saat suatu perubahan dalam UNDANG-UNDANG, Dasar mulai berlaku, dilanjutkan sampai diganti dengan yang lain menurut UNDANG-UNDANG Dasar, kecuali jika melanjutkannya itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam UNDANG-UNDANG Dasar yang tidak memerlukan peraturan UNDANG-UNDANG atau tindakan- tindakan penglaksanaan yang lebih lanjut. BAGIAN II. KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 142. Peraturan-peraturan, UNDANG-UNDANG dan ketentuan-ketentuan tata-usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik INDONESIA sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan- ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh UNDANG-UNDANG dan ketentuan- ketentuan tata-usaha atas kuasa UNDANG-UNDANG Dasar ini. Pasal 143. Sekedar hal itu belum ternyata dari ketentuan-ketentuan UNDANG-UNDANG Dasar ini, maka UNDANG-UNDANG menentukan alat-alat perlengkapan Republik INDONESIA yang mana akan menjalankan tugas dan kekuasaan alat-alat perlengkapan yang menjalankan tugas dan kekuasaan itu sebelum tanggal 17 Agustus 1950, yakni atas dasar perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena Pasal 142. Pasal 144. Sambil menunggu peraturan kewarga-negaraan dengan UNDANG-UNDANG yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1), maka yang sudah menjadi warga-negara Republik INDONESIA ialah mereka yang menurut atau berdasar atas Persetujuan perihal pembagian warga-negara yang dilampirkan kepada Persetujuan Perpindahan memperoleh kebangsaan INDONESIA, dan mereka yang kebangsaannya tidak ditetapkan oleh Persetujuan tersebut, yang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah menjadi warga-negara INDONESIA menurut perundang- undangan Republik INDONESIA yang berlaku pada tanggal tersebut. BAGIAN III. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 145. Segera sesudah UNDANG-UNDANG Dasar ini mulai berlaku, Pemerintah mewajibkan satu atau beberapa panitia yang diangkatnya, untuk menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk-petunjuknya, bekerja mengikhtiarkan, supaya pada umumnya sekalian perundang-undangan yang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan kepada UNDANG-UNDANG Dasar. Pasal 146. Segera sesudah UNDANG-UNDANG Dasar berlaku Pemerintah mewujudkan pembentukan aparatur Negara yang bulat untuk melaksanakan pokok-pokok dari UNDANG-UNDANG Dasar yang merupakan jiwa perjuangan nasional dengan jalan menyusun kembali tenaga-tenaga yang ada. Pasal II. 1. UNDANG-UNDANG Dasar Sementara Republik INDONESIA ini mulai berlaku pada hari tanggal 17 Agustus 1950. 2. Jikalau dan sekadar sebelum saat yang tersebut dalam ayat (1) sudah dilakukan tindakan-tindakan untuk membentuk alat-alat perlengkapan Republik INDONESIA, sekaliannya atas dasar ketentuan-ketentuan UNDANG-UNDANG Dasar ini, maka ketentuan-ketentuan itu berlaku surut sampai pada hari tindakan-tindakan bersangkutan dilakukan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman UNDANG-UNDANG ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik INDONESIA Serikat. Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1950 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, SOEKARNO PERDANA MENTERI, MOHAMMAD HATTA MENTERI KEHAKIMAN, SOEPOMO Diumumkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1950 MENTERI KEHAKIMAN, SOEPOMO Rencana UNDANG-UNDANG tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik INDONESIA Serikat menjadi UNDANG-UNDANG Dasar Sementara Republik INDONESIA tersebut di atas disetujui seluruhnya dalam Sidang ke-I Babak ke-3 rapat ke-71 Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA Serikat pada hari Senen tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Sekertaris,REPUBLIK INDONESIA SERIKAT. Ketua, SOEMARDI. SARTONO.