Correct Article 2

Ayat 1 dari pasal ini membatasi beratnya kawat-tembaga sampai 5 kg. Barang siapa yang membeli, menerima dan seterusnya kawat tembaga, yang beratnya lebih dari 5 kg harus minta izin seperti termaksud dalam ayat 2 pasal ini. Sebagai penjelasan lebih jauh dapat diterangkan disini bahwa kawat-tembaga yang beratnya 5 kg dan potongannya (doorsned) 1 1/2 mm, maka panjangnya kurang-lebih 150 m. Jikalau potongannya lebih besar, maka kawat-tembaga itu adalah lebih pendek dari 150 m. Ayat 2 dan 3 kiranya sudah cukup jelas. Pasal-pasal yang lain sudah cukup jelas dan karenanya tidak perlu ada penjelasan lebih jauh. Termasuk Lembaran-Negara No. 13 tahun 1958. Diketahui: Menteri Kehakiman, G. A. MAENGKOM. *)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-1 pada tanggal 21 Januari 1958 pada hari Selasa, P. 62/1958 Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1958/13; TLN NO. 1540 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1958 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1957 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 15)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 UNDANG-UNDANG Dasar Sementara Republik INDONESIA telah MENETAPKAN UNDANG-UNDANG Darurat Nomor 9 tahun 1957 tentang perpandjangan jangkan waktu masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 51); b. bahwa peraturan yang termaktub dalam UNDANG-UNDANG Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai UNDANG-UNDANG; Mengingat : a. Pasal-pasal 89, 97, dan 131 UNDANG-UNDANG Dasar Sementara Republik INDONESIA; b. UNDANG-UNDANG Nomor 1 tahun 1957; (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 6); c. UNDANG-UNDANG Nomor 14 tahun 1956; (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 30); d. UNDANG-UNDANG Nomor 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 101); Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat: MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1957 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 15)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG. Pasal 1. Peraturan yang termaktub dalam UNDANG-UNDANG Darurat Nomor 9 tahun 1957 tentang perpanjangan jangka waktu masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dan Dwan Pemerintah Daerah Peralihan (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 51) ditetapkan sebagai UNDANG-UNDANG yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1. Pasal 8 UNDANG-UNDANG Nomor 14 tahun 1956 diubah hingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Dewan Perwakilat Rakyat Daerah Peralihan bubar sesudah Dewan Perwakilan Rakyat daerah atas dasar pemilihan umum dilantik". Pasal II. UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonseia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 1958. Pejabat PRESIDEN Republik INDONESIA, ttd. SARTONO. Diundangkan Menteri Dalam Negeri, pada tanggal 17 Februari 1958. SANOESI HARDJADINATA. Menteri Kehakiman, ttd. G. A. MAENGKOM. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1958 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1957 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 15)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 UNDANG-UNDANG Dasar Sementara Republik INDONESIA telah MENETAPKAN UNDANG-UNDANG Darurat Nomor 9 tahun 1957 tentang perpandjangan jangkan waktu masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 51); b. bahwa peraturan yang termaktub dalam UNDANG-UNDANG Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai UNDANG-UNDANG; Mengingat : a. Pasal-pasal 89, 97, dan 131 UNDANG-UNDANG Dasar Sementara Republik INDONESIA; b. UNDANG-UNDANG Nomor 1 tahun 1957; (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 6); c. UNDANG-UNDANG Nomor 14 tahun 1956; (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 30); d. UNDANG-UNDANG Nomor 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 101); Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat: MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1957 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 15)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG. Pasal 1. Peraturan yang termaktub dalam UNDANG-UNDANG Darurat Nomor 9 tahun 1957 tentang perpanjangan jangka waktu masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dan Dwan Pemerintah Daerah Peralihan (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 51) ditetapkan sebagai UNDANG-UNDANG yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1. Pasal 8 UNDANG-UNDANG Nomor 14 tahun 1956 diubah hingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Dewan Perwakilat Rakyat Daerah Peralihan bubar sesudah Dewan Perwakilan Rakyat daerah atas dasar pemilihan umum dilantik". Pasal II. UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonseia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 1958. Pejabat PRESIDEN Republik INDONESIA, ttd. SARTONO. Diundangkan Menteri Dalam Negeri, pada tanggal 17 Februari 1958. SANOESI HARDJADINATA. Menteri Kehakiman, ttd. G. A. MAENGKOM.