Correct Article 11
UU Nomor 3 Tahun 2015 | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015
Current Text
(1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar Rp17.115.513.942.000,00 (tujuh belas triliun seratus lima belas miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp7.057.756.971.000,00 (tujuh triliun lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang disepakati untuk dibagi masing-masing dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi Papua dan 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:
1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp4.940.429.880.000,00 (empat triliun sembilan ratus empat puluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.117.327.091.000,00 (dua triliun seratus tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
b. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp7.057.756.971.000,00 (tujuh triliun lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
c. Dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua sebesar Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan
2. Dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).
(2) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diperkirakan sebesar Rp547.450.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
(3) Dana Transfer Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diperkirakan sebesar Rp104.411.060.000.000,00 (seratus empat triliun empat ratus sebelas miliar enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
a. Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp70.252.670.000.000,00 (tujuh puluh triliun dua ratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
b. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah sebesar Rp1.096.000.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh enam miliar rupiah);
c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp31.298.300.000.000,00 (tiga puluh satu triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah);
d. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp1.664.510.000.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus sepuluh juta rupiah); dan
e. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) sebesar Rp99.580.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).
10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Your Correction