Langsung ke konten utama
Skip to main content
Pasal.id

Correct Article 12

UU Nomor 25 Tahun 1953 | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1953 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1950, TENTANG MENGADAKAN PAJAK PEREDARAN 1950" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 19 TAHUN 1950) DAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 38 TAHUN 1950 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950" (LEMBARANNEGARA NOMOR 80 TAHUN 1950), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Source PDF
100%
Pg. 1
Pg. 1
Current Text
Dalam pasal ini ditetapkan pembesar mana berkuasa untuk MENETAPKAN pajak. Penetapan pajak untuk pengusaha, yang diwajibkan memberitahukan, dikerjakan oleh Inspektur. Kekuasaan relatief dari Inspektur terdapat di pasal 2 dengan dihubungkan dengan pasal 11. Karena pengusaha yang akan diwajibkan memberitahukan menurut pasal 9 dari UNDANG-UNDANG pajak pendapatan juga akan diberi kewajiban yang bersamaan terhadap pajak peredaran, terdapat kemungkinan untuk MENETAPKAN pajak pendapatan dari pajak peredaran pada saat yang bersamaan. Kalau diingat bahwa dalam pemberitahuan pajak peredaran akan banyak terdapat keterangan yang juga penting untuk penetapan pajak pendapatan, maka penetapan pada saat bersamaan itu ada tepat sekali. Pengusaha yang akan dikenakan "pajak pendapatan besar" sebagai dapat disimpulkan dan apa yang tersebut di atas, akan juga dikenakan "pajak peredaran besar". Sebagai juga "pajak pendapatan kecil" akan ditetapkan oleh komisi penetapan pajak, juga "pajak peredaran kecil" akan ditetapkan oleh komisi-komisi itu. Penetapan pajak yang tepat untuk pengusaha kecil oleh komisi penetapan pajak yang disusun dengan seksama, ada cara yang paling tepat untuk mencapai hasil yang memuaskan. Pada umumnya orang-orang yang akan duduk dalam komisi penetapan pajak pendapatan seyogyanya ditunjuk juga untuk duduk dalam komisi penetapan pajak peredaran, agar supaya pekerjaan penetapan pajak pendapatan dan pajak peredaran dapat dilakukan sesaat. Peraturan penyelenggaraan yang perlu diadakan untuk melakukan apa yang ditetapkan dalam ayat 2, yang kurang tepatnya jika dimasukkan dalam UNDANG-UNDANG akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Your Correction