Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang PENARIKAN KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1955 TENTANG PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 38) *)

UU Nomor 24 Tahun 1959

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam UNDANG-UNDANG Darurat No. 13 tahun 1955 tentang pencabutan dan penggantian UNDANG-UNDANG No. 14 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 38) dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung mulai tanggal 10 Agustus 1957, dengan ketentuan bahwa bagi mereka yang pada saat UNDANG-UNDANG Darurat No. 26 tahun 1957 tentang Militer Sukarela (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 83.) ada dalam keadaan mendapat perlakuan berdasarkan UNDANG-UNDANG Darurat No. 13 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 No. 38), tetap berlaku ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Darurat tersebut terakhir. Pasal 2. UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar ... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 1959. Pejabat PRESIDEN Republik INDONESIA, ttd SARTONO. Diundangkan, pada tanggal 4 Juli 1959. Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM. Menteri Pertahanan, ttd DJUANDA. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 69 MEMORI PENJELASAN PADA UNDANG-UNDANG PENARIKAN KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT No. 13 TAHUN 1955 TENTANG PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG No. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 No. 38). 1. Urgensi untuk mengeluarkan UNDANG-UNDANG Darurat No. 13 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 38) telah jelas dengan segala sesuatu yang diuraikan.dalam penjelasan pada UNDANG-UNDANG Darurat tersebut. Dalam teks UNDANG-UNDANG Darurat NO. 13 tahun 1955, pun dalam penjelasnnnya, ditegaskan bahwa perlakuan menurut peraturan tersebut hanya ditujukan kepada mereka yang sudah diterima sebagai anggota Angkatan Perang sebelum 1 Januari 1953. (Menurut istilah UNDANG-UNDANG No. 14 tahun 1953 "mereka dengan ikatan dinas tahun 1950"). 2. Dalam tahun 1957 Pemerintah telah mengeluarkan UNDANG-UNDANG Darurat No. 26 tahun 1957 tentang Militer Sukarela (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 83) dan peraturan-peraturan yang termaktub dalam UNDANG-UNDANG Darurat tersebut telah ditetapkan sebagai UNDANG-UNDANG, yaitu UNDANG-UNDANG No. 19 tahun 1958 tentang Militer Sukarela (Lembaran-Negara 1958 No. 60). Oleh UNDANG-UNDANG Darurat No. 1.6 tahun 1957, bagi golongan anggota tentara yang diterima dalam dinas tentara sebelum 1 Januari 1953 dan pada saat mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat tersebut masih ada dalam dinas tersebut, ditetapkan ketentuan-ketentuan yang menggambarkan suatu prosedur berlainan dengan yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Darurat No. 13 tahun 1955. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa UNDANG-UNDANG Darurat ini sejak saat berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat No.26 tahun 1957, yaitu tanggal 10 Agustus 1957, tidak berlaku lagi. Menurut ... Menurut UNDANG-UNDANG Darurat No. 26 tahun 1957, pada saat UNDANG-UNDANG Darurat itu mulai berlaku, mereka dengan "ikatan dinas tahun 1950" dianggap sebagai militer sukarela menurut UNDANG-UNDANG Darurat tersebut, yang telah menunaikan ikatan dinas pertama [pasal 20 ayat (1)] Mereka diberi kelonggaran untuk mengajukan permohonan agar ikatan dinasnya diperpanjang [pasal 16 ayat (1)]. Dengan demikian maka tidak ada tempat bagi perlakuan sebagai yang dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Darurat No. 13 tahun 1955, sejak saat mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat No. 26 tahun 1957. 3. Untuk memberi ketegasan tentang hal yang diuraikan dalam sub 2 diatas, maka dengan Mengingat pula pada pasal 97 UNDANG-UNDANG Dasar Sementara Republik INDONESIA diajukan rancangan UNDANG-UNDANG ini, untuk menarik kembali UNDANG-UNDANG Darurat No. 13 tahun 1955. 4. Bagaimana kedudukan mereka yang pada saat berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat No. 26 tahun 1957 tentang Militer Sukarela berada dalam keadaan mendapat perlakuan menurut UNDANG-UNDANG Darurat No. 13 tahun 1955? Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 20 ayat (4) UNDANG-UNDANG Darurat tersebut pertama, bagi mereka tetap berlaku UNDANG-UNDANG Darurat No. 13 tahun 1955, sudah barang tentu saat mereka diberhentikan dari dinas tentara menurut UNDANG-UNDANG Darurat itu. Karena itu, vide perumusan dari pasal 1 UNDANG-UNDANG ini. Diketahui: Menteri Kehakiman, ttd G. A. MAENGKOM. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1813.