UU

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 tentang PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012

UU Nomor 22 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

(1) Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp1.338.109.629.172.958 (satu kuadriliun tiga ratus tiga puluh delapan triliun seratus sembilan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang berarti 98,52 (sembilan puluh delapan koma lima puluh dua) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.358.205.043.200.000 (satu kuadriliun tiga ratus lima puluh delapan triliun dua ratus lima miliar empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp1.491.410.224.590.994 (satu kuadriliun empat ratus sembilan puluh satu triliun empat ratus sepuluh miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang berarti 96,33 (sembilan puluh enam koma tiga puluh tiga) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.548.310.378.180.000 (satu kuadriliun lima ratus empat puluh delapan triliun tiga ratus sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah). (3) Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp153.300.595.418.036 (seratus lima puluh tiga triliun tiga ratus miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu tiga puluh enam rupiah) yang berarti 80,64 (delapan puluh koma enam puluh empat) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp190.105.334.980.000 (seratus sembilan puluh triliun seratus lima miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). (4) Pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp175.158.168.320.375 (seratus tujuh puluh lima triliun seratus lima puluh delapan miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berarti 92,14 (sembilan puluh dua koma empat belas) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp190.105.334.980.000 (seratus sembilan puluh triliun seratus lima miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). (5) Berdasarkan Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp21.857.572.902.339 (dua puluh satu triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah). (6) Saldo Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp70.262.825.244.473 (tujuh puluh triliun dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang berasal dari: a. SAL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011, yakni sebesar Rp105.089.371.724.754 (seratus lima triliun delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah); www.djpp.kemenkumham.go.id b. ditambah dengan SiLPA Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp21.857.572.902.339 (dua puluh satu triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah); c. ditambah selisih kas lebih Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp17.425.252.112 (tujuh belas miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus dua belas rupiah); d. ditambah dengan koreksi atas SAL dan SiLPA sebesar minus Rp531.544.634.732 (lima ratus tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah); dan e. dikurangi dengan penggunaan atas SAL tahun 2011 sebesar Rp56.170.000.000.000 (lima puluh enam triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah). (7) Koreksi SAL dan SiLPA sebesar minus Rp531.544.634.732 (lima ratus tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas: a. Koreksi saldo awal Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebesar Rp16.492.481 (enam belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah); b. Koreksi saldo awal Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp185.511.299.379 (seratus delapan puluh lima miliar lima ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah); c. Koreksi saldo awal Kas Hibah di Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp119.938.389.009 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan rupiah); d. Penyesuaian pengembalian pendapatan tahun lalu sebesar minus Rp305.501.981.845 (tiga ratus lima miliar lima ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah); e. Penyesuaian Rekening Retur sebesar minus Rp552.249 (lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah); f. Penyesuaian Kas Hibah Langsung sebesar minus Rp1.336.463.035 (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah); www.djpp.kemenkumham.go.id g. Penyesuaian Kas KPPN sebesar minus Rp30.893.583.426 (tiga puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah); dan h. Selisih kurs unrealized sebesar minus Rp499.278.235.046 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah). (8) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas neto.