UU

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 22 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I MALUKU (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 79) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

UU Nomor 20 Tahun 1958

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I.

BAB II

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH DAN KEWAJIBAN DAERAH Pasal 4.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6. Menjelang terbentuknya Pemerintah Daerah, maka segala tugas

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP Pasal 8. UNDANG-UNDANG ini dapat disebut "UNDANG-UNDANG pembentukan

Article 2

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1958. PRESIDEN Republik INDONESIA, SOEKARNO Diundangkan pada tanggal 1 Juli 1958. Menteri Kehakiman, G.A. MAENGKOM Menteri Dalam Negeri, SANOESI HARDJADINATA MEMORI PENJELASAN MENGENAI USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 22 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I MALUKU. Umum. Sungguhpun UNDANG-UNDANG No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah sejak hari pengundangannya pada tanggal 18 Januari 1957 sebenarnya telah harus berlaku dalam seluruh wilayah Negara Republik INDONESIA, akan tetapi dalam wilayah bekas Negara INDONESIA Timur, UNDANG-UNDANG No. 1 tahun 1957 belumlah dapat berlaku, oleh karena Daerah-daerah dalam wilayah bekas Negara INDONESIA Timur, yang telah dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG N.I.T. No. 44 tahun 1950 masih lanjutan dari Daerah-daerah Swatantra bentukan Pemerintah Prea-Federal berdasarkan Swatantra ini masih berbeda dari apa yang dikehendaki oleh UNDANG-UNDANG No.1 tahun 1957. Dalam wilayah bekas Negara INDONESIA Timur ini perlu diadakan secara formil bentukan baru berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 1 tahun 1957 untuk dapat memperlakukan UNDANG-UNDANG tentang pokok- pokok pemerintahan daerah dimaksud, seperti ditentukan dalam pasal 73 ayat 4 UNDANG-UNDANG No. 1 tahun 1957 tersebut. Di dalam wilayah bekas Negara INDONESIA Timur itu berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH R.I.S. No. 21 tahun 1950 baharu didapati Propinsi-propinsi administratip saja, yaitu Propinsi-propinsi: 1. Sulawesi 2. Nusa Tenggara 3. Maluku. Dari ketiga Propinsi administratip itu, pada waktu hendak mengeluarkan UNDANG-UNDANG darurat ini, Pemerintah baharu mendapat bahan-bahan yang sewajarnya untuk mengadakan pembentukan Daerah Tingkat I, mengenai Propinsi Maluku. Seharusnya pembentukan dilakukan dengan UNDANG-UNDANG. Akan tetapi didorong oleh pergolakan daerah-daerah di waktu Kabinet Karya mulai melakukan tugasnya, diiringi pula dengan pernyataan-pernyataan tentang hasrat murni dari rakyat daerah-daerah yang bersangkutan untuk dengan segera diberi otonomi yang luas, Pemerintah menganggap perlu menyimpang dari prosedure biasa, dan mempergunakan hak yang termaktub dalam pasal 96 UNDANG-UNDANG Dasar Sementara Republik INDONESIA, yaitu melakukan pembentukan dengan UNDANG-UNDANG darurat. Suasana politik menghendaki agar Pemerintah bertindak dengan cepat, jika tidak ada lagi rintangan-rintangan yang memadai. Penjelasan pasal demi pasal. Pasal 1. Yang dibentuk menjadi Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ialah wilayah Daerah Propinsi administratip Maluku, setelah dikurangi dengan wilayah dari Daerah-daerah, yang telah termasuk atau dimasukkan ke dalam wilayah Daerah Tingkat I Irian Barat, sebagaimana dapat dimaklumi dalam UNDANG-UNDANG No. 15 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 33) jo UNDANG-UNDANG Darurat No. 20 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 76). Ayat 1 dari pasal ini memberikan perincian secara detail untuk menghindarkan keragu-raguan dengan menyebut dasar-dasar formilnya. Pasal 2. Dalam ayat 2 dari pasal ini perkataan "PRESIDEN", yang tercantum dalam UNDANG-UNDANG Darurat No. 22 tahun 1957 diubah degan kata-kata "Menteri Dalam Negeri", dengan tujuan untuk menyederhanakan administrasi dalam hal ini sesuai dengan jiwa UNDANG-UNDANG No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah hal-hal serupa. Pasal 3. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam ayat I dari pasal ini harus disesuaikan dengan jumlah minimum menurut pasal 7 UNDANG-UNDANG No. I tahun 1957 seperti telah diubah dengan pasal I UNDANG-UNDANG No. 73 tahun 1957, yaitu harus sama dengan jumlah tertinggi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah-daerah Swatantra tingkat II dalam wilayahnya. Jumlah tertinggi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Maluku menurut ketentuan dalam pasal 3 UNDANG-UNDANG Darurat No. 23 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Maluku ialah 35 orang, padahal jumlah penduduk Daerah Tingkat I Maluku menurut bahan-bahan yang 8 ada hanya 1.749.71 1 jiwa. Pasal 4. Selain dari menegaskan tugas Daerah Tingkat I Maluku mengenai urusan tata-usaha, koordinasi dan pengawasan atas daerah-daerah Swatantra bawahan, pasal ini hanya menyebut secara umum bidang urusan rumah tangga bagi Daerah Tingkat I Maluku tersebut, yang akan diatur lebih lanjut dalam PERATURAN PEMERINTAH. Dalam hal ini Pemerintah bekerja berhati-hati sekali, oleh karena berpegang pada pendirian, bahwa hak-hak otonomi yang telah dimiliki oleh daerah-daerah Swatantra yang telah ada sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG No.1 tahun 1957 dan yang dibentuk sebagai Daerah Swatantra Tingkat II berdasarkan UNDANG-UNDANG tentang pokok-pokok pemerintahan tersebut dengan UNDANG-UNDANG Darurat No. 23 tahun 1957, sebanyak mungkin dipertahankan. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 4 dari UNDANG-UNDANG Darurat No. 23 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah Swatantra tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Maluku.