Correct Article 21

(1) Apabila dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat. (2) Gubernur membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota; b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota; c. instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota; d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota; e. bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan f. akademisi sebagai anggota. (4) Tim . . . (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas: a. menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan; b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan. (5) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan rencana lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan oleh gubernur. (6) Gubernur berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan.