Correct Article 2
PP Nomor 98 Tahun 2015 | Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2015 tentang PERATURAN PELAKSANA UNDANGUNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANGKEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONTRUKSI DAN PEMBANGUNAN INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT SEBAGIAN TELAH DIUBAH DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 1967 TENTANG PERUBAHAN UNDANGUNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM INTERNATIONAL MONETARY FUND AND INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Current Text
(1) Keanggotaan Negara Kesatuan Republik INDONESIA pada IMF diwakili oleh Bank INDONESIA.
(2) Dalam menjalankan kuasa sebagai wakil Negara Kesatuan Republik INDONESIA pada IMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA:
a. memiliki hak atas penerimaan dan melakukan pembayaran atas kewajiban pada IMF termasuk pembayaran kuota;
b. mengadakan pinjaman dan/atau dengan cara lain yang sah untuk membayar pemenuhan kewajiban keanggotaan kepada IMF termasuk pembayaran kuota;
c. mengeluarkan surat janji bayar (promissory note) atau surat utang yang tidak dapat diperjualbelikan, tidak berbunga, dan setiap waktu dapat ditagih;
d. mengambil kebijakan dan/atau keputusan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban keanggotaan pada IMF; dan
e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan hak dan kewajiban termasuk hak dan kewajiban keuangan.
Your Correction