Correct Article 2

(1) Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak meliputi kegiatan penatausahaan setiap penyertaan modal Negara tidak berikut perubahannya ke dalam PERSERO dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik INDONESIA, yang tetap dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. (2) Dalam ... (2) Dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara wajib memperoleh persetujuan Menteri Keuangan dalam hal; a. pembagian laba PERSERO/Perseroan Terbatas; b. pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta Komisaris PERSERO/Perseroan Terbatas; c. Penggabungan, peleburan, pemecahan dan pembubaran PERSERO/Perseroan Terbatas; d. pemberian jaminan Pemerintah;