Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2000 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV

PP Nomor 88 Tahun 2000

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Article 1

Negara Republik INDONESIA melakukan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan INDONESIA IV yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 59 Tahun 1991. Pasal 2 …

Article 2

(1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997. (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 90.950.764.512,14 (sembilan puluh milyar sembilan ratus luma puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah empat belas sen), dengan rincian sebagaiaman terlampir.

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Article 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik INDONESIA ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan INDONESIA IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1995 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 1998 dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 98 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 48 Tahun 2000, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Article 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Article 5

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Article 1

Article 2

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Article 3

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Article 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini diatur oleh Menteri Keuangan.