Correct Article 48
PP Nomor 82 Tahun 1999 | Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang ANGKUTAN DI PERAIRAN
Current Text
(1) Kegiatan usaha ekspedisi muatan kapal laut dilakukan oleh Badan Hukum INDONESIA berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.
(2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha ekspedisi muatan kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
(3) Izin usaha ekspedisi muatan kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
Your Correction