Correct Article 64
PP Nomor 8 Tahun 2005 | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
Current Text
Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pembentukan LKS Tripartit Sektoral Nasional, LKS Tripartit Sektoral Propinsi, dan LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota diatur oleh :
a. Menteri selaku Ketua LKS Tripartit Sektoral Nasional;
b. Gubernur selaku Ketua LKS Tripartit Sektoral Propinsi; dan
c. Bupati/Walikota selaku Ketua LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota.
Your Correction