Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 tentang BADAN PERTIMBANGAN PERFILMAN NASIONAL

PP Nomor 8 Tahun 1994

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

PEMBENTUKAN

Article 1

Untuk memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman kepada Pemerintah, dibentuk Badan Pertimbangan Perfilman Nasional, disingkat BP2N.

Article 2

BAB Kedua

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Article 3

Correction

(1) BP2N mempunyai fungsi sebagai berikut : a. memberikan pertimbangan, saran, usul, nasihat, atau pemikiran kepada Menteri Penerangan dalam perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan perfilman di INDONESIA, baik diminta maupun tidak diminta; b. memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh perusahaan pembuatan film atau pemilik film INDONESIA terhadap film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film. (2) Fungsi... (2) Fungsi BP2N sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan salah satu mata rantai dalam sistem pembinaan perfilman di INDONESIA.

Article 4

(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BP2N mempunyai tugas menghimpun dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan perfilman serta merumuskan saran-saran dalam rangka pengembangan perfilman di INDONESIA, yang mencakup aspek : a. penerangan; b. pendidikan; c. pengembangan budaya bangsa; d. hiburan; e. ekonomi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BP2N bertanggung jawab kepada Menteri Penerangan.

Article 5

(1) BP2N mempunyai wewenang: a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Menteri penerangan sesuai dengan fungsi dan tugasnya; b. memberikan pertimbangan dan saran tertulis kepada Menteri Penerangan untuk menarik dari peredaran film-film yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketenteraman atau keselarasan hidup masyarakat; c. menerima... c. menerima dan memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh perusahaan pembuatan film atau pemilik film INDONESIA yang filmnya ditolak oleh Lembaga Sensor Film. (2) Keputusan BP2N sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, diambil secara musyawarah untuk mufakat setelah mempertimbangkan penjelasan dari Lembaga Sensor Film. (3) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan penghitungan suara terbanyak.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 tentang BADAN PERTIMBANGAN PERFILMAN NASIONAL

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Keempat

Article 11

BAB II

Article 12

BAB III

Article 13

BAB IV

Article 14

Article 15