PP

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

PP Nomor 77 Tahun 1992

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

PENGESAHAN DANA PENSIUN

Article 2

(1) Pendirian Dana Pensiun dapat dilakukan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa. (2) Pendirian Dana Pensiun harus mendapat pengesahan Menteri.

Article 3

(1) Permohonan pengesahan Dana Pensiun diajukan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa dengan menggunakan formulir yang ditetapkan Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan Peraturan Dana Pensiun serta program kerja yang diperlukan untuk bertindak sebagai Pengurus.

Article 4

(1) Peraturan Dana Pensiun ditetapkan oleh Pendiri dan sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut: a. tanggal pembentukan Dana Pensiun dan nama Dana Pensiun yang secara jelas menunjukkan nama Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menjadi Pendiri; b. pembentukan kekayaan Dana Pensiun yang terpisah dari kekayaan Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menjadi Pendiri; c. persyaratan untuk menjadi Peserta; d. hak Peserta untuk menentukan usia pensiun; e. hak dan kewajiban Pengurus; f. hak Peserta untuk MENETAPKAN pilihan jenis investasi yang tersedia; g. pilihan jenis investasi yang tersedia bagi Peserta, serta tata cara pemilihan dan perubahannya; h. tata cara penentuan nilai kekayaan tiap-tiap Peserta yang harus dilakukan oleh Pengurus; i. hak Peserta untuk memilih bentuk anuitas seumur hidup, dan memilih Perusahaan Asuransi Jiwa dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun, beserta tata caranya; j. tata cara penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh Peserta apabila dimungkinkan, pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus dan pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain; k. tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia; l. biaya yang dapat dipungut dari Peserta, atau dibebankan pada rekening Peserta; m.tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun; (2) Kekayaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihimpun dari: a. iuran Peserta; b. hasil investasi; c. pengalihan dari Dana Pensiun lain. (3) Pilihan jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Pendiri dan harus memenuhi ketentuan investasi yang ditetapkan Menteri.

Article 5

Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi dasar penyelenggaraan Program Pensiun Iuran Pasti.

Article 6

(1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan oleh Pendiri. (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun harus mendapat pengesahan Menteri.

Article 7

(1) Untuk mendapat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pendiri mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri yang memuat uraian tentang latar belakang dan tujuan perubahan Peraturan Dana Pensiun, serta dilengkapi dengan a. Peraturan Dana Pensiun yang baru; b. dokumen lain yang dapat ditetapkan Menteri. (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun secara lengkap dan memenuhi ketentuan UNDANG-UNDANG Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, maka perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut wajib disahkan Menteri dan dicatat dalam Buku Daftar Umum yang disediakan untuk itu. (3) Dalam hal permohonan ditolak, Menteri wajib menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang disertai alasan penolakan, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (4) Perubahan Peraturan Dana Pensiun berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri. (5) Pengurus mengumumkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Article 8

Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang menyebabkan kenaikan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 1 tidak dapat berlaku surut.

BAB III

KEPENGURUSAN DANA PENSIUN

Article 9

Pendiri Dana Pensiun bertindak sebagai Pengurus Dana Pensiun dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan investasi Dana Pensiun.

Article 10

(1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan pihak lain yang berhak. (2) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka kegiatan Dana Pensiun. (3) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun. (4) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.

Article 11

Pengurus wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri, yang terdiri dari: a. Laporan teknis, dan b. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, menurut bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

Article 12

(1) Untuk kepentingan Peserta, Pengurus wajib memberikan informal mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan investasi yang dilakukan oleh Peserta melalui Dana Pensiun. (2) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai: a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri; b. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri; c. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun.

Article 13

Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah berakhirnya tahun takwim, Pengurus wajib menyerahkan kepada Peserta: a. Posisi dana pada akhir tahun takwim bersangkutan; b. tanda bukti penarikan dana oleh Peserta yang bersangkutan beserta pajak yang telah dipungut dari penarikan dana dimaksud dalam 1 (satu) tahun takwim.

Article 14

Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

Article 15

Dewan komisaris atau yang setara dengan itu dari Pendiri Dana Pensiun bertindak sebagai Dewan Pengawas dan bertanggung jawab mengawasi pengelolaan dan investasi Dana Pensiun.

Article 16

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas: a. melakukan pengawasan atas pengelolaam Dana Pensiun oleh Pengurus; b. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya; c. menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun.