Correct Article 308A
PP Nomor 6 Tahun 2017 | Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
Current Text
(1) Dalam hal Badan Usaha yang telah mendapat hak penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, Pemerintah atau Pemerintah Daerah
dapat mencabut hak menyelenggarakan prasarana Perkeretaapian Umum.
(2) Pencabutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab Badan Usaha terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan dan tuntutan pihak ketiga.
(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat MENETAPKAN Badan Usaha lain guna melanjutkan hak untuk menyelenggarakan prasarana Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Your Correction