PP

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang PERLINDUNGAN TANAMAN

PP Nomor 6 Tahun 1995

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

PENCEGAHAN PENYEBARAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

Article 5

(1) Pencegahan masuknya ke dalam atau tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara mengenakan tindakan karantina pada setiap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik INDONESIA. (2) Pemasukan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik berupa tumbuhan maupun bagian-bagian tumbuhan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA wajib: a.dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit; b.dilakukan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; c.dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina. (3) Pengiriman... (3) Pengiriman media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik berupa tumbuhan maupun bagian-bagian tumbuhan dari satu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA wajib: a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal; b. dilakukan melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; c.dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk tindakan karantina. (4) Jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina, tempat serta tata cara pemasukan dan atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Article 6

(1) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa: a. pemeriksaan; b. pengasingan; c. pengamatan; d. perlakuan; e. penahanan; f. penolakan; g. pemusnahan; h. pembebasan. (2) Tindakan... (2) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang karantina tumbuhan.

Article 7

(1) Dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan organisme pengganggu tumbuhan karantina di suatu area tertentu, Menteri dapat MENETAPKAN area yang bersangkutan untuk sementara waktu sebagai kawasan karantina. (2) Pemasukan atau pengeluaran media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik berupa tumbuhan atau bagian-bagian dari tumbuhan ke dalam dan dari kawasan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3).

BAB III

PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

Article 8

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan memadukan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan. Pasal 9…

Article 9

(1) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan melalui tindakan pemantauan dan pengamatan terhadap organisme pengganggu tumbuhan dan faktor yang mempengaruhi perkembangannya serta perkiraan terjadinya serangan organisme pengganggu tumbuhan. (2) Apabila dari hasil pemantauan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperkirakan akan timbul kerugian, maka dilakukan tindakan pengendalian terhadap organisme pengganggu tumbuhan dengan memperhatikan faktor ekologi, sosial dan efisiensi.

Article 10

(1) Tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan baik dalam rangka pencegahan maupun penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan. (2) Tindakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan: a.cara fisik, melalui pemanfaatan unsur fisika tertentu; b. cara mekanik, melalui penggunaan alat dan atau kemampuan fisik manusia; c. cara budidaya, melalui pengaturan kegiatan bercocok tanam; d. cara biologi, melalui pemanfaatan musuh alami organisme pengganggu tumbuhan; e. cara genetik, melalui manipulasi gen baik terhadap orga- nisme pengganggu tumbuhan maupun terhadap tanaman; f. cara... f. cara kimiawi, melalui pemanfaatan pestisida; dan atau g. cara lain sesuai perkembangan teknologi. (3) Pelaksanaan tindakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Article 11

(1) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan oleh: a.perorangan atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai tanaman; b.kelompok dalam masyarakat yang dibentuk untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan; c. pemerintah. (2) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terutama dilakukan apabila terjadi eksplosi. (3) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan oleh perorangan atau badan hukum dan kelompok masyarakat serta pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Article 12

Sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dalam rangka perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa: a. alat dan mesin; b. musuh alami; c. pestisida. Pasal 13…

Article 13

(1) Alat dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. (2) Alat dan mesin yang dimanfaatkan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk mematikan, melemahkan, mengusir, atau mengumpulkan organisme pengganggu tumbuhan. (3) Alat dan mesin yang dimanfaatkan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung penggunaan musuh alami atau pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan mengenai alat dan mesin serta tata cara penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri.

Article 14

(1) Musuh alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dimanfaatkan untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan secara biologi. (2) Dalam hal musuh alami yang dibutuhkan harus didatangkan dari luar negeri, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. musuh alami tersebut belum ada di INDONESIA; b. musuh alami yang ada di INDONESIA belum cukup untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tumbuhan; atau c. untuk keperluan penelitian dalam rangka perlindungan tanaman. (3) Pemasukan... (3) Pemasukan musuh alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan atau badan hukum INDONESIA berdasarkan izin Menteri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemasukan musuh alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

Article 15

(1) Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilakukan secara tepat guna. (2) Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang mempunyai dampak terhadap kesehatan manusia dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja.

Article 16

(1) Penggunaan pestisida untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dapat dilakukan dengan pesawat terbang. (2) Penggunaan pestisida dengan pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan izin Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan pestisida dengan pesawat terbang dalam rangka perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri. Pasal 17…

Article 17

Apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang, dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, perorangan atau badan hukum yang menggunakan pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diwajibkan untuk menyampaikan laporan.

Article 18

(1) Perorangan atau badan hukum, kelompok dalam masyarakat dan instansi Pemerintah yang menggunakan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan wajib memantau, mencegah dan atau menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan pestisida. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, pencegahan dan atau penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri terkait.

Article 19

Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan merupakan alternatif terakhir, dan dampak negatif yang timbul harus ditekan seminimal mungkin.

Article 20

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri dapat menunjuk petugas pengawas pestisida. (3) Ketentuan... (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, persyaratan, dan tata cara penunjukan petugas pengawas pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Article 21

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan berupa satwa liar yang dilindungi dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 22

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilakukan secara efektif, efisien dan aman sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

ERADIKASI

Article 23

(1) Eradikasi dilakukan apabila serangan organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas. (2) Organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas, apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut telah atau belum pernah ditemukan di wilayah yang bersangkutan dan sifat penyebarannya sangat cepat serta belum ada teknologi pengendaliannya yang efektif. Pasal 24…

Article 24

(1) Selain dilakukan terhadap organisme pengganggu tumbuhan, eradikasi dapat pula dilakukan terhadap: a. tanaman atau bagian tanaman yang terserang organisme pengganggu tumbuhan; b. tanaman atau bagian tanaman yang belum terserang tetapi diperkirakan akan rusak karena sifat organisme pengganggu tumbuhan yang ganas; c. inang lain; dan atau d. benda lain yang dapat menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan. (2) Pelaksanaan eradikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara selektif atau secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara eradikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Article 25

(1) Pelaksanaan eradikasi dilakukan oleh: a.perorangan atau badan hukum, yang memiliki dan atau menguasai tanaman atau benda lain yang harus dieradikasi; dan atau b. kelompok masyarakat yang berkepentingan, atas dasar musyawarah. (2) Dalam... (2) Dalam hal perorangan atau badan hukum yang memiliki atau menguasai tanaman, atau kelompok masyarakat yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mampu melakukan eradikasi, maka Pemerintah dapat melakukan eradikasi.

Article 26

(1) Kepada pemilik yang tanaman dan atau benda lainnya dimusnahkan dalam rangka eradikasi dapat diberikan kompensasi atau bantuan. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan atas tanaman dan atau benda lainnya yang tidak terserang organisme pengganggu tumbuhan tetapi harus dimusnahkan dalam rangka eradikasi. (3) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan atas tanaman dan atau benda lainnya yang dimusnahkan karena terserang organisme pengganggu tumbuhan. (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa uang, penggantian sarana produksi, dan atau kemudahan untuk melakukan usaha lain. (5) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa sarana produksi. (6) Kompensasi atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan eradikasi, serta upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat dalam meringankan beban pemilik yang tanaman dan/atau benda lainnya dimusnahkan dalam rangka eradikasi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi atau bantuan oleh Pemerintah diatur oleh Menteri. BAB V…