Correct Article 19

(1) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian: a. kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; b. kesesuaian kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah; c. sinkronisasi rencana pinjaman dengan pendanaan selain pinjaman; dan d. sinkronisasi rencana kegiatan dengan program prioritas pembangunan nasional. (2) Pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen usulan rencana Pinjaman Daerah secara lengkap dan benar. (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Menteri Keuangan melakukan penilaian: a. kemampuan keuangan daerah; b. kebutuhan riil Pinjaman Daerah; dan c. batas maksimal kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibiayai dari pinjaman.