Correct Article 36

(U Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dalam hal Wajib Pajak: a. tidak menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (U; b. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau c. menentukan Harga Transfer tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). (21 Penentuan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilalmkan dengan menentukan Harga Transfer sesuai Prinsip Kewajaran dan Ketaziman Usaha untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. (3) Penentuan Harga Transfer sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan menggunakan: a. metode... _42_ a. metode perbandingan harga antar pihak yang independen; b. metode harga penjualan kembali; c. metode biaya-plus; atau d. metode lainnya. (41 Metode lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d seperti: a. metode pembagian laba; b. metode laba bersih transaksional; c. metode perbandingan transaksi independen; d. metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud; atau e. metode dalam penilaian bisnis. (5) Penggunaan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (a) dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan masing-masing metode untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. (6) Selisih antara nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dengan nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat l2l merupakan bentuk pembagian laba secara tidak langsung kepada entitas afiliasi sehingga diperlakukan sebagai dividen yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.