Correct Article 12

(1) Pemerintah Daerah atau BUMN mengajukan usulan menjadi Penerima Penerusan PDN yang telah tercantum dalam daftar Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Menteri. (2) Menteri … (2) Menteri dapat memberikan persetujuan atas usulan menjadi Penerima Penerusan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kriteria Penerima Penerusan PDN sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) Berdasarkan persetujuan atas usulan Penerusan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau BUMN.