Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1980 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 36 TAHUN 1974 TENTANG PERUSAHAAN UMUM TELEKOMUNIKASI

PP Nomor 54 Tahun 1980

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Mengubah PERATURAN PEMERINTAH Nomor 36 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi, sebagai berikut: 1. Pada Pasal 2 ditambahkan huruf j yang berbunyi: "j. Telekomunikasi untuk umum dalam negeri" adalah telekomunikasi untuk umum selain telekomunikasi untuk umum internasional sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 1980". 2. Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi: "(1)Perusahaan adalah badan hukum yang susuai dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 22 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 1980 jo. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1964, ditetapkan sebagai badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri". 3. Pasal 5 diubah sehingga seluruhnya berbunyi: "Tujuan Perusahaan adalah membangun, mengembangkan, dan mengusahakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri guna mempertinggi kelancaran hubungan-hubungan masyarakat untuk menunjang pembangunan Negara dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dan mencapai masyarakat adil makmur". 4. Pasal 6 diubah sehingga seluruhnya berbunyi: "Dengan mengindahkan azas-azas ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut: a. penyelenggaraan dan pelayanan telekomunikasi untuk umum dalam negeri, dengan sarana-sarana telegrap, telepon, telex, telegram gambar, dan sarana-sarana telekomunikasi lainnya dengan mengindahkan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang ini; b. penyediaan aluran-aluran dan atau saluran-saluran seperti yang dimaksud dalam sub b di atas untuk disewakan; c. perencanaan, pembangunan, dan perluasan sarana-sarana telekomunikasi seperti dimaksud dalam sub a; d. usaha-usaha lainnya yang dapat membantu tercapainya tujuan termaksud dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH ini dengan persetujuan Menteri." 5. Pasal 10 diubah sehingga seluruhnya berbunyi: "Susunan tarip jasa telekomunikasi didasarkan pada azas memperoleh penghasilan yang cukup bagi Perusahaan untuk menutup semua biaya- biaya pengusahaan yang tata penghitungannya diatur sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 22 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 1980 jo. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1964."