Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2021 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY

PP Nomor 52 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Negara melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP INDONESIA Ferry yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Article 2

Article 3

Correction

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2021 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY DAFTAR RINCIAN DAN NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY NO. URAIAN APBN TAHUN ANGGARAN NILAI (Rp) (1) (2) (3) (4) A Dermaga Penyeberangan 1 Dermaga Penyeberangan Merak V Tahap II, Dermaga Penyeberangan Merak VI dan Bakauheni VI, Elevated Side Ramp Dermaga II Merak dan Bakauheni, Gangway dan Elevated Side Ramp Dermaga V Merak Tahap I, Tahap I Pemanfaatan, Tahap II dan Tahap III serta Dermaga V Bakauheni Tahap I s.d. Tahap III, hasil pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014 431.079.005.032,00 2. Dermaga Penyeberangan Bastiong Tahap I s.d. III, Lanjutan Fasilitas Darat dan Reklamasi Sisi Kiri Dermaga II Dermaga Bastiong, hasil pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Maluku Utara. 2011, 2012, 2013, dan 2014 31.497.407.000,00 NO. URAIAN APBN TAHUN ANGGARAN NILAI (Rp) 3. Dermaga Movable Bridge (MB) III Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Kabupaten Banyuwangi Tahap I s.d. Tahap III, hasil pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Jawa Timur. 2012, 2013, dan 2014 59.951.700.000,00 4. Pelabuhan Penyeberangan Waipirit (aset rehabilitasi), hasil pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Maluku. 2009 dan 2010 17.441.750.000,00 B Kapal Motor Penyeberangan 1. Kapal Penyeberangan Perintis Ro-Ro 300 GT (KMP. NGAFI), hasil pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Maluku Utara. 2014 dan 2015 23.728.150.000,00 2. Kapal Penyeberangan Penumpang Ro-Ro 750 GT (KMP. DALENTE WOBA), hasil pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Sulawesi Utara. 2014 dan 2015 34.881.625.000,00 JUMLAH 598.579.637.032,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO