Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1993 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO

PP Nomor 52 Tahun 1993

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Article 1

Negara Republik INDONESIA melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Persero (PERSERO) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 7 tahun 1980.

Article 2

(1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa tanah, bangunan, kendaraan dan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran PERATURAN PEMERINTAH ini yang pada saat ini telah digunakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 69.501.886.039,53 (enam puluh sembilan milyar lima ratus satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen). BAB II…

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Article 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 1971 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1972.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Article 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Article 5

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.