Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1957 tentang PANITIA NEGARA PERIMBANGAN KEUANGAN

PP Nomor 5 Tahun 1957

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

TENTANG PANITIA NEGARA PERIMBANGAN KEUANGAN DAN ANGGOTA-ANGGOTANYA

Article 1

Panitia dimaksud dalam Pasal 10 UNDANG-UNDANG Perimbangan Keuangan 1957 disebut: 'Panitia Negara Perimbangan Keuangan".,

Article 2

BAB II

TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN

Article 12

Correction

(1) Panitia memberi pertimbangan kepada Pemerintah dalam menjalankan UNDANG-UNDANG Perimbangan Keuangan, PERATURAN PEMERINTAH dan peraturan lainnya berdasarkan UNDANG-UNDANG tersebut. (2) Panitia dapat menyatakan pendapatnya dan memajukan usul-usul kepada pemerintah tentang soal-soal umum mengenai perimbangan keuangan. Pasal 13…

Article 13

Correction

(1) Pemerintah meminta pertimbangan Panitia dalam mengambil keputusan untuk menjalankan UNDANG-UNDANG Perimbangan Keuangan 1957, PERATURAN PEMERINTAH dan Peraturan lainnya berdasarkan UNDANG-UNDANG tersebut. (2) Dalam pertimbangan keputusan Pemerintah dimaksud pada ayat (1) dinyatakan : "Mendengar Panitia Negara Perimbangan Keuangan". (3) Pertimbangan Panitia tidak mengikat Pemerintah, (4) Pertimbangan Panitia bersifat rahasia dan hanya boleh diumumkan, jika pemerintah menganggap perlu.

Article 14

Jika Pemerintah menganggap perlu meminta pertimbangan Panitia tentang soal-soal umum mengenai perimbangan keuangan yang tidak langsung hubungannya dengan keputusan Pemerintah yang akan diambil, Panitia harus juga memberi pertimbangan.

Article 15

Jika seorang Menteri menganggap perlu mendapat penerangan dari Panitia tentang hal-hal mengenai perimbangan keuangan, maka Panitia harus memberi penerangan itu. Pasal 16…

Article 16

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan tugasnya, Panitia berhak meminta dengan tertulis kepada Menteri dan kepada daerah segala bahan-bahan dan keterangan-keterangan lebih lanjut yang diperlukannya. (2) Dalam tempo satu bulan, sesudah menerima surat, seperti dimaksud dalam ayat (1), Menteri dan daerah memberikan bahan-bahan dan keterangan-keterangan yang diminta. (3) Dengan persetujuan Panitia, jangka waktu yang disebut dalam ayat (2), dapat dirubah.

Article 17

(1) Permintaan untuk mendapat pertimbangan atau keterangan yang dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14 dan 15, harus dilakukan secara tertulis kepada Panitia. (2) Dalam tempo satu bulan sesudah menerima surat dimaksud dalam ayat (1), Panitia memberikan pertimbangannya atau keterangan secara tertulis, kecuali kalau masih harus diminta bahan-bahan atau keterangan-keterangan dimaksud dalam Pasal 16. (3) Dengan persetujuan instansi yang meminta pertimbangan atau penerangan dari Panitia, jangka waktu dimaksud dalam ayat (2) dapat dirubah.

Article 18

(1) Panitia berhak memanggil pegawai dari Kementerian dan daerah menghadiri rapat-rapat Panitia untuk memberikan keterangan. (2) Jika... (2) Jika Panitia memanggil pegawai dimaksud dalam ayat (1) dan dalam hal itu mengenai pegawai yang tidak berkedudukan di ibu- kota, Panitia memajukan usul untuk itu kepada Menteri yang bersangkutan untuk memberikan perintah jalan kepada pegawai- pegawai untuk memenuhi Panitia. (3) Jika Menteri yang bersangkutan menolak usul itu dan Panitia berpendapat, bahwa hadirnya pegawai ini perlu untuk lancarnya penyelenggaraan tugas Panitia, maka Panitia dapat meminta keputusan Perdana Menteri.

Article 19

Tiap-tiap tahun Panitia membuat anggaran pengeluaran dan penerimaan Panitia, yang harus dimajukan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat pada penghabisan bulan Maret dari tahun sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

Article 20

Panitia diwajibkan membuat laporan tentang pekerjaan dalam tahun yang lampau, dalam waktu tiga bulan sesudah berakhirnya tahun almanak.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1957 tentang PANITIA NEGARA PERIMBANGAN KEUANGAN

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB II

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB III

Article 21

Article 22