Correct Article 9

(1) Tindakan administratif berupa perintah kepada pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan scbagaimana dimaksud dalaar Pasal 6 ayat (2) huruf c dqatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20,.Pasal 2I, pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Passl 26, dan/atau pasal 2T Ulrdang-Undang (2\Tindakan . . . REPUBLIK !NOONESIA (21 Tindakan adminisr-ratif bempa perintah kepada pelaku Usaha unt,-rk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa; b. penghentian kegiata.r yang mengakibatkan penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang arau jasa; c. penghentian penolakan atau tindakan menghala.ngi. Pelreku Usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama; d. p'cnghentian kegiatan yang menghalangi Konsumen. atau pelanggan Pelaku Usaha. pesaing dalam melakukan hubungan . usaha derrgan Pelaku Usaha pesaingnya itu; c. penghentian kegiatan. yang membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa di pasar Bersangkutan; f. penghentian diskriminasi; g. penghentian jual itrgi atau penetapan harga jt'-al yang sangat rendah; h. penghentian kecurangan dalam MENETAPKAN biaya produki; dan biaya lainnya yang'"nen3aai komponen barang atau jasa; i. penghentian Persekongkolan untul: mengatur ata'j menentukan perrenang tbnder; j. penghentianPersekongkolanuntukmendapatkan informasi kegiatan usaha Pelaku Usaha pesaing yang diklasihkasikan sebagai rahasia perusahaan; k.penghentian... penghentian Persckongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran Pelaku Usaha pesaing; perintah kepada Pelaku memberhentikan direksi atau berjabat rangk.ap; dan/atau perintah kepada Pelaku Usaha yang terafiliasi untuk melepaskan kepemiliiran saham silang.