PP

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang PRASARANA DAN LALULINTAS JALAN

PP Nomor 43 Tahun 1993

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Article 2

(1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. (2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi : a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan; b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan; c. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas; d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya; (3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. (4) Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaanlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). (5) Kegiatan... (5) Kegiatan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Article 3

(1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang bersifat perintah dan/atau larangan, ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan diumumkan dalam Berita Negara. (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, makrka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Article 4

(1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas. (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi : a. perencanaan,... a. perencanaan, pembangunan dan pemeleiharaan jalan; b. perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi perencanaan kebutuhan, perencanaan pengadaan dan pemasangan, perencanaan pemeliharaan, serta penyusunan program perwujudannya. (4) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, merupakan pelaksanaan program perwujudan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). (5) Pemasangan dan penghapusan setiap rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan harus didukung dengan sistem informasi yang diperlukan.

Article 5

(1) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Menteri. (2) Pelaksanaan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh pembina jalan. (3) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah mendengar pendapat instansi terkait. Pasal 6…

Article 6

Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dapat dilakukan oleh instansi, badan usaha atau warga negara INDONESIA, dengan ketentuan : a. penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); b. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

KELAS JALAN, JARINGAN TRAYEK DAN JARINGAN LINTAS

Article 10

(1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas. (2) Pembagian jalan dalam beberapa kelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan.

Article 11

(1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari : a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton; b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton; c. Jalan... c. Jalan kelas IIIA, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidakmelebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton; d. Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton; e. Jalan kelas III C, yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. (2) Besarnya muatan sumbu terberat yang diizinkan melebihi 10 ton sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Keutusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan.

Article 12

Menteri MENETAPKAN kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) setelah mendengar pendapat pembina jalan.

Article 13

(1) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ruas-ruas jalan, diumumkan dalam Berita Negara dan dimuat dalam Buku Jalan yang diterbitkan oleh Menteri untuk disebarluaskan kepada masyarakat. (2) Penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dinyatakan dengan rambu-rambu. Bagian…

Article 14

(1) Jaringan trayek merupakan kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. (2) Jaringan trayek sebagimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan : a. kebutuhan angkutan; b. kelas jalan yang sama da/atau yang lebih tinggi; c. tipe terminal yang sama dan/atau lebih tinggi; d. tingkat pelayanan jalan; e. jenis pelayanan angkutan; f. rencana umum tata ruang; g. kelestarian lingkungan. (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 15

(1) Jaringan lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang. (2) Jaringan lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan : a. kebutuhan... a. kebutuhan angkutan; b. kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi; c. tingkat keselamatan angkutan; d. tingkat pelayanan jalan; e. tersedianya terminal angkutan barang; f. rencana umum tata ruang; g. kelestarian lingkungan. (3) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan. (4) Penetapan jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara dan dimuat dalam Buku Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Article 16

(1) Mobil angkutan barang tertentu yang telah ditetapkan jaringan lintasnya hanya dapat dioperasikan melalui jaringan lintasan yang bersangkutan. (2) Mobil barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. BAB V…

BAB V

PERLENGKAPAN JALAN

Article 17

(1) Rambu-rambu terdiri dari 4 golongan : a. rambu peringatan; b. rambu larangan; c. rambu perintah; d. rambu petunjuk. (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan. (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. (4) Rambu Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan. (5) Rambu Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan. (6) Ketentuan lebihlanjut mengenai jenis rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 18…

Article 18

(1) Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditempatkan secara tetap. (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu-rambu yang bersifat sementara. (3) Pada rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambahkan papan tambahan dibawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk dan ukuran, lambang, tata cara penempatan, pemasangan, pemindahan, warna dan arti dari setiap rambu-rambu dan papan tambahan diatur dengan Keputusan Menteri.

Article 19

(1) Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan. (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : a. marka membujur; b. marka melintang; c. marka serong; d. marka lambang; e. marka lainnya. Pasal 20…

Article 20

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, berupa: a. garis utuh; b. garis putus-putus; c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Article 21

(1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut. (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila berada ditepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas. (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b, merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan/atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh didepan. (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut. (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut. Pasal 22…

Article 22

(1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, berupa : a. garis utuh; b. garis putus-putus. (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau tambu stop. (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, menyatakan batas yang tidak dapat dilamapui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Article 23

(1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, berupa garis utuh. (2) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan : a. daerah yang tidakboleh dimasuki kendaraan; b. pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas. (3) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilarang dilintasi kendaraan. (4) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat. Pasal 24…

Article 24

(1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dapat berupa panah, segitiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu. (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu.

Article 25

(1) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang, marka serong dan marka lambang. (2) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berbentuk : a. garis utuh baik membujur, melintang maupun serong untuk menyatakan batas tempat parkir; b. garis-garis utuh yangmembujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyeberangan; c. garis utuh yang saling berhubungan merupakan kombinasi dari garis melintang dan garis serong yang membentuk garis berbiku-biku untuk menyatakan larangan parkir.

Article 26

Marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas. Pasal 27…

Article 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, tata cara penempatan, persyaratan, penggunaan dan penghapusan marka jalan, diatur dengan Keputusan Menteri.

Article 28

(1) Alat pemberi isyarat lalu lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki. (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari : a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan; b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki; c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan. (3) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dengan susunan : a. cahaya berwarna merah; b. cahaya berwana kuning; c. cahaya berwarna hijau. (4) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dengan susunan : a. cahaya berwarna merah; b. cahaya berwarna hijau. (5) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, berupa cahaya berwarna kuning atau merah kelap-kelip. Pasal 29…

Article 29

(1) Cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti. (2) Cahaya berwarna kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, menyala sesudah cahaya berwarna hijau, menyatakan kendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti.

Article 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk ukuran, konstruksi, tata cara penempatan, dan susunan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB Kedua

Marka Jalan

Article 19

(1) Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan. (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : a. marka membujur; b. marka melintang; c. marka serong; d. marka lambang; e. marka lainnya. Pasal 20…

Article 20

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, berupa: a. garis utuh; b. garis putus-putus; c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Article 21

(1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut. (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila berada ditepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas. (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b, merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan/atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh didepan. (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut. (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut. Pasal 22…

Article 22

(1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, berupa : a. garis utuh; b. garis putus-putus. (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau tambu stop. (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, menyatakan batas yang tidak dapat dilamapui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Article 23

(1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, berupa garis utuh. (2) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan : a. daerah yang tidakboleh dimasuki kendaraan; b. pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas. (3) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilarang dilintasi kendaraan. (4) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat. Pasal 24…

Article 24

(1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dapat berupa panah, segitiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu. (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu.

Article 25

(1) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang, marka serong dan marka lambang. (2) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berbentuk : a. garis utuh baik membujur, melintang maupun serong untuk menyatakan batas tempat parkir; b. garis-garis utuh yangmembujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyeberangan; c. garis utuh yang saling berhubungan merupakan kombinasi dari garis melintang dan garis serong yang membentuk garis berbiku-biku untuk menyatakan larangan parkir.

Article 26

Marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas. Pasal 27…

Article 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, tata cara penempatan, persyaratan, penggunaan dan penghapusan marka jalan, diatur dengan Keputusan Menteri.