Correct Article 4

Kemudahan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri melakukan: a. koordinasi perencanaan dan penganggaran antar kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan/atau pihak lainnya dengan lingkup tugas dan fungsi berkaitan dengan upaya percepatan penyediaan Proyek Strategis Nasional; b. penetapan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Proyek Strategis Nasional; c. penyusunan prioritas Proyek Strategis Nasional; d. fasilitasi penyiapan Proyek Strategis Nasional; e. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan penyediaan Proyek Strategis Nasional; f. fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan penyediaan Proyek Strategis Nasional; g. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam Perizinan Berusaha dan pengadaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional; h. koordinasi optimasi pemanfaatan Proyek Strategis Nasional; i. koordinasi penetapan strategi kebijakan dan persetujuan atas penanganan dampak sosial yang diajukan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota; j. evaluasi dan pembinaan pelaksanaan Panel Konsultan dan Panel Badan Usaha yang dibentuk oleh kementerian/lembaga; k. koordinasi perencanaan, pengembangan, dan penetapan skema alternatif pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional; dan/atau l. pelaporan perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada PRESIDEN.