Correct Article 3

(1) Daftar Proyek Strategis Nasional untuk pertama kali ditetapkan dalam Peraturan mengenai percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (2) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah dan Badan Usaha mengajukan usulan Proyek Strategis Nasional kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Menteri melakukan evaluasi atas daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau usulan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri MENETAPKAN perubahan daftar Proyek Strategis Nasional setelah mendapatkan persetujuan PRESIDEN.