Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANGBERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

PP Nomor 40 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Ketentuan Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 94 Tahun 2Ol2 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2Ol2 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 94 Tahun 2Ol2 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (kmbaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 327) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4...

Article 4

(1) Tunjangan jabatan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karier, wilayah penempatan tugas, dan kelas pengadilan. (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagran yang tidak Pemerintah ini. dari Peraturan (3) Tunjangan jabatan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PERATURAN PEMERINTAH Nomor 94 Tahun 2Ol2 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung juga diberikan kepada Hakim Tinggi yang diangkat dan ditugaskan menjadi Panitera Mahkamah Agung. (4) Tunjangan jabatan Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PERATURAN PEMERINTAH Nomor 94 Tahun 2Ol2 ter:fang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung juga diberikan kepada Hakim Tinggi yang diangkat dan ditugaskan menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung.

Article II

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap pengundangan penempatannya INDONESIA. orang mengetahuinya, memerintahkan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan dalam Lcmbaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2L Oktober 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2l Oktober 2022 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 203 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTEzuAN SEKRETARIAT NEGARA g Perundang-undangan trasi Hukum, ,K IN ta ttd * vanna Djaman

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.