Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMEMILIKAN SAHAM NEGARA RI PADA PT KERTAS BASUKI RAHMAT

PP Nomor 4 Tahun 2008

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Negara Republik INDONESIA MENETAPKAN perubahan struktur kepemilikan saham negara pada PT Kertas Basuki Rachmat yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kertas Basuki Rachmat menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1982 Nomor 25).

Article 2

(1) Struktur kepemilikan saham negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 semula adalah sebesar 1,28% (satu koma dua puluh delapan persen) atau sebanyak 2.925 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima) saham dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor sebanyak 227.925 (dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima) saham, terdilusi menjadi sebesar 0,4% (nol koma empat persen) atau sebanyak 2.925 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima) saham dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor sebanyak 668.625 (enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima) saham. (2) Jumlah nilai nominal saham negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp2.925.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dari seluruh jumlah nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor sebesar Rp668.625.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

Article 3

Perubahan struktur kepemilikan saham Negara Republik INDONESIA pada PT Kertas Basuki Rachmat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 4

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 17 Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN, MUHAMMAD SAPTA MURTI

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.