Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1994 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG TIMAH

PP Nomor 39 Tahun 1994

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

Article 1

Negara Republik INDONESIA melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Timah yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 3 Tahun 1976.

Article 2

Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa bantuan dana dalam rangka restrukturisasi.

Article 3

Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 155.044.247.247,60 (seratus lima puluh lima milyar empat puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah enam puluh perseratus rupiah). BAB II…

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Article 4

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 1971, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1972.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Article 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

Article 6

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

Article 1

Article 2

Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa bantuan dana dalam rangka restrukturisasi.