Correct Article 2

(1) Penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang berasal dari penerbitan Surat Utang oleh Menteri Keuangan. (2) Nilai penyertaan modal Negara pada Bank Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing adalah : a. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, sebesar Rp 67.659.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus limaa puluh sembilan juta rupiah); b. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, sebesar Rp 302.871.000.000,00 (tiga ratus dua miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah); c. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, sebesar Rp 4.941.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah); d. Bank Pembangunan Daerah Lampung, sebesar Rp 11.270.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah); e. Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebesar Rp. 172.695.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah); f. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, sebesar Rp 389.422.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh diu juta rupiah); g. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, sebesar Rp 61.149.000.000,00 (enam puluh satu miliar seratus empat puluh sembilan juta rupiah); h. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, sebesar Rp. 47.398.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh depalan juta rupiah); i. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, sebesar Rp 18.482.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah); j. Bank Pembangunan Daerah Maluku, sebesar Rp 139.543.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh tiga juta riupiah); k. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, sebesar Rp 14.554.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus lima puluh empat juta rupiah); l. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, sebesar Rp 466.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah);