Article 1
Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan Kotamadya adalah Wilayah Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
PP Nomor 34 Tahun 1983
This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
KETENTUAN UMUM
PEMBENTUKAN
PEMBAGIAN WILAYAH
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
KEPEGAWAIAN
PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP