Correct Article 11

(1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak Lalu Lintas. (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai. (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil analisis dampak Lalu Lintas. (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.