Correct Article 50

(1) Setelah SP diberitahukan kepada Penanggung Utang, PUPN mengajukan permohonan tindakan keperdataan dan/atau tindakan layanan publik kepada kementerian negaraflembagalpemerintah daerah I badan lainnya yang memiliki kewenangan. (2)PUPN... (2) PUPN menyusun daftar Penanggung Utang/Penjamin Utang dan/atau Pihak yang Memperoleh Hak yang dikenakan tindakan keperdataan dan/atau tindakan layanan publik. (3) Berdasarkan permohonan dan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kementerian negaraflembaga/pemerintah daerah/badan lainnya yang memiliki kewenangan dalam memberikan layanan keperdataanf layanan publik harus melakukan tindakan keperdataanltindakan layanan publik kepada Penanggung Utang danf atau Penjamin Utang atau Pihak yang Memperoleh Hak.