PP

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 tentang PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

PP Nomor 28 Tahun 1996

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

INVESTASI KEKAYAAN

Article 5

(1) Investasi Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat berupa: a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito; b. Sertifikat Bank INDONESIA (SBI); c. Saham dan obligasi yang tercatat di bursa efek di INDONESIA; d. Unit penyertaan reksadana; e. Penyertaan langsung; dan atau f. Tanah dengan bangunan. (2) Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satu pihak tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah nilai investasi, kecuali penempatan pada Bank INDONESIA dalam bentuk Sertifikat Bank INDONESIA; (3) Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam jenis investasi deposito berjangka dan sertifikat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak boleh melebihi 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah nilai investasi. (4) Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam jenis investasi obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak boleh melebihi 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah nilai investasi. (5) Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam jenis investasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau unit penyertaan reksadana sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah nilai investasi. (6) Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah nilai investasi. (7) Penempatan kekayaan Badan Penyelenggara dalam tanah dengan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah nilai investasi.

Article 6

Badan Penyelenggara dilarang menempatkan kekayaannya pada: a. instrumen turunan surat berharga; b. instrumen perdagangan berjangka, baik untuk komoditi maupun valuta asing; c. investasi di luar negeri; d. perusahaan asuransi dalam bentuk penyertaan langsung; e. perusahaan milik direksi, dewan komisaris, atau pembina selaku pribadi; f. perusahaan milik keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

Article 7

(1) Direksi atau komisaris Badan Penyelenggara, termasuk setiap orang yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kekayaan Badan Penyelenggara, wajib melaksanakan tugas dan atau fungsinya semata-mata untuk kepentingan pemenuhan hak peserta program jaminan sosial tenaga kerja. (2) Direksi, komisaris, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Badan Penyelenggara menjual, memindahtangankan atau menyewakan kekayaan Badan Penyelenggara, atau memberikan pinjaman uang, atau menyediakan jasa, fasilitas atau barang, atau mengalihkan atau mengijinkan penggunaan kekayaan Badan Penyelenggara selain untuk kepentingan Badan Penyelenggara, dengan atau kepada: a. direksi, komisaris, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan pribadinya; b. pihak yang menyediakan jasa pengelolaan investasi kepada Badan Penyelenggara; c. pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) saham yang memiliki hak suara dari perusahaan yang mempekerjakan peserta program jaminan sosial tenaga kerja; d. keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, dari direksi, komisaris, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c; e. direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c; f. pihak lain yang dikendalikan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.

Article 8

Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) baik secara bersama-sama maupun secara pribadi, bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran ketentuan Pasal 5, Pasal 6 atau Pasal 7.

Article 9

(1) Badan Penyelenggara dapat menunjuk satu atau lebih pihak lain yang tidak terafiliasi untuk melakukan pengelolaan investasi. (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengelolaan investasi, serta memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pengelolaan investasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan mengenai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. (4) Badan Penyelenggara tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.