Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1960 tentang PEMERIKSAAN PADA DEPARTEMEN-DEPARTEMEN, JAWATAN-JAWATAN DAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA DAN PADA INSTANSI-INSATANSI SERTA BADAN-BADAN YANG MENYELENGGARAKAN TATA-USAHA DAN PEMBUKUAN SERTA MENGURUS UANG, SURAT-SURAT BERHARGA DAN BARANG-BARANG MILIK NEGARA

PP Nomor 28 Tahun 1960

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

(1) Dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang dimiliki; a. dewan Pengawas Keuangan berdasarkan pasal-pasal 54, 55 dan 55a, Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG No. 12 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 No, 49, Tambahan Lembaran-Negara No. 850); b. Kepala Jawatan Akuntan Negara serta pegawai-pegawai dibawah perintahnya berdasarkan Keputusan Pemerintah (Gouvernement- besluit) tanggal 31 Oktober 1936 No. 44 (Bijblad No. 13731); c. Pegawai- ... c. Pegawai-pegawai Pengawas Keuangan pada Thesauri Negara dan pegawai-pegawai Ahli Keuangan pada Kantor-kantor Inspeksi Keuangan, Jawatan Perbendaharaaan dan Kas Negara dan Kantor-kantor Pusat Perbendaharaaan Negara, berdasarkan Keputusan Pemerintah (Governement-besluit) tanggal 27 Maret tahun 1925 No. 25 (Bijblad No. 10773) sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan tanggal 27 Oktober 1953 No. 180 (Tambahan Lembaran-Negara No. 465) dan d. Pegawai-pegawai pemeriksaan pada Bagian Keuangan masing- masing departemen berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan tanggal 20 Oktober 1953 No. 248372/Gt. Menteri Keuangan diberi kuasa setiap kali dipandangnya perlu, membentuk suatu team pemeriksa yang bertugas melakukan pemeriksaan pada departemen-departemen, jawatan-jawatan, kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan Negara atau pada instansi-instansi Pemerintah dan badan-badan lain yang didirikan Pemerintah, yang menyelenggarakan tata-usaha dan pembukuan serta mengurus uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik Negara, selanjutnya didalam peraturan ini disebut "mengurus (atau urusan) uang dan barang". (2) Pembentukan team pemeriksa termaksud dilakukan dengan surat keputusan Menteri Keuangan, yang salinannya disampaikan kepada: 1. Dewan Pengawas Keuangan; 2. Menteri yang bersangkutan; 3. Kepala jawatan (kantor, perusahaan atau instansi lain) yang bersangkutan; 4. para anggota team. Pasal 2 ...

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8