Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang PENATAAN FAKULTAS PADA UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI

PP Nomor 27 Tahun 1981

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Sistem pendidikan tinggi di INDONESIA merupakan suatu sistem multistrata yang terdiri dari : a. Program Sarj ana termasuk di dalamnya Program Sarj ana M uda untuk satu cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu; b. Program Pasca Sarj ana dan Doktor yang mencakup Program Spesialis untuk satu cabang atau sekelompok cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu; c. Program Nongelar yang mencakup Program Diploma dan Program Akta dalam cabang ilmu, ketrampilan, teknologi, dan seni.

Article 2

Article 3

Correction

(1) Program Sarjana menyelenggarakan pendidikan dalam satu cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu yang menghasilkan lulusan dengan ciri-ciri kemampuan berikut ; a. mempunyai kemampuan menerapkan pengetahuan yang menyangkut profesinya, ke dalam kegiatan produktif dan memberikan pelayanan kepada masyarakat; b. mempunyai kemampuan mengikuti perkembangan bidang profesi atau bidang ilmunya melalui studi literatur. (2) Program Pasca Sarjana menyelenggarakan pendidikan dalam satu cabang atau sekelompok ilmu, teknologi, dan seni tertentu yang menghasilkan lulusan dengan ciri-ciri kemampuan berikut: a. mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pelayanan profesi dengan jalan riset pengembangan; b. mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi data pengembangan bidang ilmunya; c. mempunyai kemampuan untuk mengembangkan penampilan profesionalnya data spektrum yang lebih luas, dengan mengkaitkan bidang ilmu atau profesi yang serupa; d. mempunyai kemampuan untuk merumuskan pendekatan untuk memecahkan berbagai masalah masyarakat dengan cara penalaran ilmiah. (3) Program Doktor menyelenggarakan pendidikan dalam satu cabang atau sekelompok ilmu, teknologi, dan seni tertentu yang menghasilkan lulusan dengan ciri-ciri kemampuan berikut : a. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan konsep baru di dalam bidang ilmunya atau profesinya, melalui riset; b. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan, mengorganisasikan, dan memimpin program riset; c. mempunyai kemampuan untuk pendekatan interdisipliner bagi penerapan profesional. (4) Program Pasca Sarjana dan Doktor pengelolaannya dilaksanakan atas dasar multidisiplin dan tidak merupakan kelanjutan liniair dari Program Sarjana. (5) Program Spesialis I, yang setingkat dengan Program Pasca Sarjana dan Program Spesialis II yang setingkat dengan Program Dokter menyelenggarakan program nongelar dalam koprofesian tertentu yang menghasilkan lulusan dengan ciri-ciri kemampuan khusus yang lebih tinggi. (6) Ciri-ciri kemampuan sebagaimana tersebut pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (7) Program Spesialis I dan Program Spesialis II diselenggarakan oleh Fakultas Pasca Sarjana. (8) Program Diploma dan Program Akta yang merupakan Program Nongelar dibedakan dalam : PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com a. Program Kependidikan; b. Program Nonkependidikan. (9) Program Nongelar Kependidikan merupakan bagian dari Program Sarjana Kependidikan, sedangkan Program Nongelar Nonkependidikan tidak merupakan bagian dari Program Sarjana Nonkependidikan. (10)Program Diploma dan Program Akta sebagaimana tersebut pada ayat (8) menyelenggarakan pendidikan dalam satu cabang ilmu, ketrampilan, teknologi, dan seni tertentu yang menghasilkan lulusan dengan ciri-ciri kemampuan berikut : a. mempunyai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan serta ketrampilan teknologi yang dimilikinya ke dalam kegiatan produksi dan pelayanan kepada masyarakat; b. mempunyai kemampuan untuk mengikuti perkembangan mengenai pengetahuan serta ketrampilan teknologi yang dimilikinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang PENATAAN FAKULTAS PADA UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

Article 9