Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang JALAN

PP Nomor 26 Tahun 1985

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

JARINGAN JALAN

Article 2

Correction

(1) Pengadaan jalan diselenggarakan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran. (2) Pengadaan jalan diarahkan untuk memperkokoh kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah-daerah terpencil. (3) Pengadaan jalan diarahkan untuk mewujudkan : a. peri kehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang. b. daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan Negara.

Article 3

(1) Pembina jalan wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan bagi sebesar- besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya operasi kendaraan menjadi serendah-rendahnya. (2) Pembina jalan wajib mengusahakan agar jalan dapat mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya dengan mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju. (3) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, Pembina Jalan wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki.

Article 4

(1) Sistem Jaringan Jalan Primer disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional, yang menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi sebagai berikut a. Dalam satu Satuan Wilayah Pengembangan mengkubungkan secara menerus kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga, dan kota jenjang dibawahnya sampai ke Persil. b. Menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu antar Satuan Wilayah Pengembangan. (2) Jalan Arteri Primer menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua. (3) Jalan Kolektor Primer menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga. (4) Jalan Lokal Primer menghubungkan kota jenjang kesatu dengan Persil atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan Persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang dibawahnya, kota jenjang ketiga dengan Persil, atau kota di bawah jenjang ketiga sampai Persil.

Article 5

(1) Sistem jaringan Jalan Sekunder disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang kota yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. (2) Jalan Arteri Sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. (3) Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua kawasan sekunder ketiga. (4) Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan Perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Article 6

(1) Penetapan ruas-ruas jalan menurut peranannya dalam sistem jaringan jalan primer dan Jalan Arteri Sekunder dilakukan secara berkala oleh Menteri setelah mendengar pendapat Menteri Perhubungan sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah yang telah dicapai. (2) Penetapan ruas-ruas jalan menurut peranannya dalam sistem jaringan jalan sekunder kecuali Jalan Arteri Sekunder dilakukan secara berkala oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, atas usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan Petunjuk Menteri dan Menteri Perhubungan sesuai dengan tingkat perkembangan kawasan kota yang telah dicapai.

Article 7

(1) Jalan Arteri Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter. (2) Jalan Arteri Primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. (3) Pada Jalan Arteri Primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. (4) Jumlah jalan masuk ke Jalan Arteri Primer dibatasi secara efisien dan didesain sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) masih tetap terpenuhi. (5) Persimpangan pada Jalan Arteri Primer, dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2). (6) Jalan Arteri Primer tidak terputus walaupun memasuki kota. (7) Persyaratan teknis jalan masuk ditetapkan oleh Menteri.

Article 8

(1) Jalan Kolektor Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter. (2) Jalan Kolektor Primer mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. (3) Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) masih tetap terpenuhi. (4) Jalan Kolektor Primer tidak terputus walaupun memasuki kota.

Article 9

(1) Jalan Lokal Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 6 (enam) meter. (2) Jalan Lokal Primer tidak terputus walaupun memasuki desa.

Article 10

(1) Jalan Arteri Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter. (2) Jalan Arteri Sekunder mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. (3) Pada Jalan Arteri Sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. (4) Persimpangan pada Jalan Arteri Sekunder, dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Article 11

Jalan Kolektor Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter.

Article 12

(1) Jalan Lokal Sekunder didesain berdasarkan kecapatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 5 (lima) meter. (2) Persyaratan teknik Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih. (3) Jalan Lokal Sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 3½ (tiga setengah) meter. Pasar 13 Ketentuan teknik jalan bagi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 ditetapkan oleh Menteri.

Article 14

(1) Bangunan pelengkap jalan harus disesuaikan dengan peranan jalan yang bersangkutan. (2) Ketentuan-ketentuan teknik bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Article 15

Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pemakai jalan harus menuhi ketentuan teknik perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan memperhatikan pendapat Menteri.

Article 16

Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pemakai jalan harus memenuhi ketentuan teknik perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB Kedua

Persyaratan jalan menurut peranan

Article 7

Correction

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Jalan Kolektor Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter.

Article 12

Article 14

Article 15

Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pemakai jalan harus menuhi ketentuan teknik perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan memperhatikan pendapat Menteri.

Article 16

Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pemakai jalan harus memenuhi ketentuan teknik perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

BAGIAN-BAGIAN JALAN

Article 17

Correction

(1) Daerah Manfaat Jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan. (2) Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

Article 18

(1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi arus lalu lintas dan pengamanan terhadap konstruksi jalan. (2) Lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas ditetapkan lebih lanjut oleh Pembina Jalan. (3) Tinggi ruang bebas bagi Jalan Arteri dan Jalan Kolektor paling rendah 5 (lima) meter dengan kedalaman lebih dari 1½ (satu setengah) meter. (4) Dilarang menggunakan badan jalan dan ruang bebas untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Article 19

(1) Saluran tepi jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air, agar badan jalan bebas dari pengaruh air. (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan. (3) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan (4) Dilarang menggunakan saluran tepi jalan untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3).

Article 20

(1) Ambang pengaman jalan hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan. (2) Dilarang menggunakan ambang pengaman jalan untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Article 21

(1) Bangunan utilitas yang mempunyai sifat pelayanan wilayah pada sistem jaringan jalan primer di luar kota, harus ditempatkan di luar Daerah Milik Jalan. (2) Bangunan utilitas yang mempunyai sifat pelayanan lokal pada sistem jaringan jalan primer di luar kota, dapat ditempatkan di luar Daerah Manfaat Jalan sejauh mungkin mendekat ke batas Daerah Milik Jalan. (3) Bangunan utilitas pada sistem jaringan jalan primer di dalam kota dan sistem jaringan jalan sekunder dapat ditempatkan di dalam Daerah Manfaat Jalan dengan ketentuan : a. untuk yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau perkerasan jalan, sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; b. untuk yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau perkerasan jalan, sehingga tidak akan mengganggu keamanan konstruksi jalan. (4) Jarak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan hurub b ditentukan oleh Pembina Jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan teknik jalan yang ditetapkan oleh Menteri. (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan berdasarkan ketentuan teknik jalan yang ditetapkan oleh Menteri. (6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disetujui oleh Pembina Jalan yang bersangkutan. (7) Hal-hal di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pembina Jalan yang bersangkutan.

Article 22

(1) Pohon-pohon pada sistem jaringan jalan primer di luar kota harus ditanam di luar Daerah Manfaat Jalan. (2) Pohon-pohon pada sistem jaringan jalan primer di dalam kota dan pada sistem jaringan jalan sekunder dapat ditanam di batas Daerah Manfaat Jalan, median atau di jalur pemisah. (3) Hal-hal di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Pembina Jalan yang bersangkutan.

Article 23

Menteri MENETAPKAN persyaratan dalam hal memasang, membangun, memperbaiki, mengganti baru, memindahkan, dan merelokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, dan di bawah Daerah Manfaat Jalan.

Article 24

(1) Menteri Perhubungan mengatur pengadaan, penempatan, pemasangan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan pemeliharaan rambu-rambu alumina dan tanda-tanda jalan setelah mendengar pendapat Menteri. (2) Pembina Jalan melaksanakan pengadaan, penempatan, dan pemasangan perlengkapan jalan di Daerah Manfaat Jalan pada pembangunan jalan baru termasuk peningkatan jalan setelah mendengar pendapat Menteri Perhubungan. (3) Menteri mengatur pengadaan, pemasangan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Article 25

Pembina Jalan mengambil segala upaya agar Daerah Manfaat Jalan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya apabila terjadi gangguan dan hambatan dalam penggunaan Daerah Manfaat Jalan.

Article 26

Dalam hal Daerah Manfaat Jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknik dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Pembina Jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan pihak yang memiliki bangunan yang telah ada lebih dahulu.

Article 27

(1) Daerah Milik Jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Daerah Milik Jalan diperuntukkan bagi Daerah Manfaat Jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur alumina di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan.

Article 28

(1) Penggunaan Daerah Milik Jalan selain dari peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), harus dengan izin Pembina Jalan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. (2) Apabila Daerah Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan untuk Pembinaan jalan, maka pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan keadaan Daerah Milik Jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan. (3) Dalam hal pemegang izin tidak mengembalikan keadaan Daerah Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Pembina Jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula, atas biaya dibebankan kepada pemegang izin yang bersangkutan.

Article 29

Penggunaan Daerah Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, yang mengakibatkan kerusakan jalan dapat dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 1980.

Article 30

Pembina Jalan mengambil segala upaya agar Daerah Milik Jalan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, apabila terjadi gangguan dan hambatan dalam penggunaan Daerah Milik Jalan.

Article 31

Menteri MENETAPKAN persyaratan dalam hal memasang, membangun, memperbaiki, mengganti baru, memindahkan dan merelokasi bangunan utilitas yang bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas dengan atau di bawah Daerah Milik Jalan.

Article 32

Dalam hal Daerah Milik Jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas dan di bawah bangunan utilitas, maka persyaratan teknik dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Pembina Jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan pihak yang memiliki bangunan yang telah ada lebih dahulu.

Article 33

(1) Daerah Penpwasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 1980 merupakan ruang sepanjang jalan di luar Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan. (2) Dalam pengawasan penggunaan Daerah Pengawasan Jalan, Pembina Jalan berhak mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, atau memerintahkan dilakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan Daerah Pengawasan Jalan.

Article 34

Pembina Jalan MENETAPKAN batas luar Daerah Pengawasan Jalan yang diukur dari as jalan dengan jarak berdasarkan ketentuan tersebut di bawah ini a. Jalan Arteri Primer tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter; b. Jalan Kolektor Primer tidak kurang dari 15 (lima belas) meter; c. Jalan Lokal Primer tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter; d. Jalan Arteri Sekunder tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter; e. Jalan Kolektor Sekunder tidak kurang dari 7 (tujuh) meter; f. Jalan Lokal Sekunder tidak kurang dari 4 (empat) meter; g. Jembatan tidak kurang dari 100 (seratus) meter ke arah hilir atau hulu.

BAB Kedua

Daerah Milik Jalan

Article 27

Correction

Article 28

Correction

Article 29

Article 30

Pembina Jalan mengambil segala upaya agar Daerah Milik Jalan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, apabila terjadi gangguan dan hambatan dalam penggunaan Daerah Milik Jalan.

Article 31

Article 32

BAB IV

PELIMPAHAN DAN PENYERAHAN WEWENANG PEMBINAAN JALAN

Article 35

Correction

Wewenang pembinaan jalan ada pada Menteri.

Article 36

Correction

(1) Wewenang penyusunan rencana umum jangka panjang, rencana jangka menengah, dan penyusunan program pewujudan jaringan jalan primer ada pada Menteri. (2) Wewenang penyusunan rencana umum jangka panjang, rencana jangka menengah, dan penyusunan program pewujudan jaringan jalan sekunder diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan perincian sebagai berikut : a. untuk kota-kota yang merupakan ibukota propinsi kepada Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten atau Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya yang bersangkutan dengan mendapat petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah; b. untuk kota-kota yang bukan merupakan Kotamadya dan bukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten; c. untuk kota-kota yang merupakan Kotamadya dan bukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pemerintah Derah Tingkat II Kotamadya; d. untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta. (3) Wewenang penyusunan rencana umum jangka panjang, rencana jangka menengah, dan program pewujudan Jalan Khusus ada pada Pejabat/ Instansi di pusat atau di daerah atau Badan Hukum atau Perorangan yang bersangkutan.

Article 37

(1) Wewenang perencanaan teknis dan pembangunan Jalan Arteri pada jaringan jalan primer ada pada Menteri atau diserahkan kepada badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol. (2) Wewenang perencanaan teknis dan pembangunan Jalan Kolektor pada jaringan jalan primer ada pada Menteri atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten sesuai dengan pengelompokan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45. (3) Wewenang perencanaan teknis dan pembangunan Jalan Lokal pada jaringan jalan primer diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten. (4) Wewenang perancanaan teknis dan pembangunan jalan pada jaringan jalan sekunder ada pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). (5) Wewenang perencanaan teknis dan pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, Pasal 44 ayat (1) huruf c, dan Pasal 45 ayat (1) huruf d ada pada Menteri atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (6) Wewenang perencanaan teknis dan pembangunan Jalan Khusus ada pada Pejabat/instansi di pusat atau di daerah atau Badan Hukum atau Perorangan yang bersangkutan.

Article 38

(1) Wewenang pemeliharaan Jalan Arteri pada jaringan Jalan Primer ada pada Menteri atau dilimpahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau diserahkan kepada badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol. (2) Wewenang pemehharaan Jalan Kolektor pada jaringan jalan primer ada pada Menteri atau dilimpahkan kepada Pejabat/ Instansi di daerah atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten sesuai dengan pengelompokan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45. (3) Wewenang pemeliharaan Jalan Lokal pada jaringan jalan primer diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten. (4) Wewenang pemeliharaan jalan pada jaringan jalan sekunder ada pada Pcmerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). (5) Wewenang pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, Pasal 44 ayat (1) huruf c, dan Pasal 45 ayat (1) huruf d ada pada Menteri atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (6) Wewenang pemeliharaan Jalan Khusus ada pada Pejabat/Instansi di pusat atau di daerah atau Badan Hukum atau Perorangan yang bersangkutan.

Article 39

(1) Wewenang pembinaan jalan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), dan ayat (3) menjadi urusan rumah tangga Daerah yang bersangkutan, dan dilaksanakan dengan syarat : a. perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Pemerintah Daerah; b. alat perlengkapannya adalah alat perlengkapan Pemerintah Derah; c. pembiayaannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah. (2) Penyerahan wewenang pembinaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) kepada badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol, dilakukan dengan syarat bahwa urusan sepenuhnya menjadi tanggung jawab badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol meliputi : a. perangkat pelaksanaannya adalah perangkat badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol; b. alat perlengkapannya adalah alat perlengkapan badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol; c. sumber pembiayaannya dari badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol.

Article 40

Pelimpahan wewenang pembinaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) kepada Pejabat Pusat di daerah dilaksanakan dengan syarat : a. tanggung jawab tetap ada pada Menteri; b. perangkat pelaksanaannya adalah perangkat pelaksanaan pusat di daerah; c. alat perlengkapannya adalah alat perlengkapan pusat di daerah; d. pembiayaannya dari Departemen yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan.

Article 41

Pelimpahan wewenang pemeliharaan Jalan Arteri pada jaringan jalan primer kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dalam rangka tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan dengan syarat : a. tanggung jawab tetap ada pada Menteri; b. perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bersangkutan; c. alat perlengkapannya adalah alat perlengkapan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan; d. pembiayaannya dari Departemen yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan.

Article 42

(1) Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Menteri setelah mendengar Menteri yang bersangkutan dan Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dapat : a. mengambil alih sementara wewenang pembinaan suatu ruas jalan; b. langsung menangani secara fisik suatu ruas jalan; c. menutup sementara suatu ruas jalan. (2) Pengambilalihan, penanganan fisik, dan penutupan suatu ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didasarkan pada salah satu atau beberapa pertimbangan di bawah ini : a. ruas jalan dipandang sangat strategis terhadap pertahanan dan keamanan nasional; b. ruas jalan dipandang sangat penting dilihat dari segi ekonomi nasional; c. ruas jalan tertentu yang diusulkan oleh Pembina Jalan yang bersangkutan dengan pertimbangan sosial, politik, dan budaya masyarakat setempat. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat darurat untuk jangka waktu terbatas dengan tidak mengubah status jalan semula dari segi wewenang pembinaannya, kecuali ditetapkan tersendiri oleh Menteri.

BAB V

PEMBINAAN JALAN

Article 43

Correction

(1) Termasuk kelompok Jalan Nasional adalah : a. Jalan Arteri Primer; b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi; c. Jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf a dan huruf b, yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan nasional. (2) Penetapan stasus suatu jalan sebagai Jalan Nasional, dilakukan dengan Keputusan Menteri.

Article 44

Correction

(1) Termasuk kelompok Jalan Propinsi adalah : a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kotamadya; b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kotamadya; c. Jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf a dan huruf b, yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan propinsi; d. Jalan dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43. (2) Penetapan status suatu jalan sebagai Jalan Propinsi dilakukan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas usul Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dengan memperhatikan pendapat Menteri.

Article 45

(1) Termasuk kelompok Jalan Kabupaten adalah : a. Jalan Kolektor Primer yang tidak termasuk dalam Pasal 43 dan Pasal 44; b. Jalan Lokal Primer; c. Jalan Sekunder lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44; d. Jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan kabupaten. (2) Penetapan status suatu jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, sebagai Jalan Kabupaten dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah,Tingkat I, atas usul Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Article 46

(1) Termasuk kelompok Jalan Kotamadya adalah jaringan jalan sekunder di dalam kotamadya. (2) Penetapan status suatu ruas Jalan Arteri Sekunder sebagai Jalan Kotamadya dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usaha Pemerintah Daerah Kotamadya yang bersangkutan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Penetapan status suatu ruas Jalan Kolektor Sekunder sebagai Jalan Kotamadya dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Pemerintah Daerah Kotamadya yang bersangkutan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. (4) Penetapan status suatu ruas Jalan Lokal Sekunder sebagai Jalan Kotamadya dilakukan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Article 47

(1) Termasuk kelompok Jalan Desa adalah jaringan jalan sekunder di dalam desa. (2) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai Jalan Desa dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Article 48

(1) Termasuk kelompok Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh Instansi/Badan Hukum/Perorangan untuk melayani kepentingan masing-masing. (2) Penetapan status suatu ruas Jalan Khusus dilakukan oleh Instansi/ Badan Hukum/Perorangan yang memiliki ruas jalan khusus tersebut dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Article 49

(1) Suatu ruas jalan dapat ditingkatkan statusnya menjadi lebih tinggi apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut : a. ruas jalan tersebut berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari wilayah semula; b. ruas jalan tersebut makin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi. (2) Suatu ruas jalan dapat diturunkan statusnya menjadi lebih rendah apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut : a. ruas jalan tersebut oleh sebab-sebab tertentu, menjadi berkurang peranannya dan menjangkau wilayah terbatas, lebih sempit dari wilayah semula; b. ruas jalan tersebut lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang Pembina Jalan yang baru. (3) Peralihan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diusulkan dari Pembina Jalan yang statusnya lebih rendah kepada Pembina Jalan yang statusnya lebih tinggi. (4) Peralihan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disarankan dari Pembina Jalan yang statusnya lebih tinggi kepada pembina Jalan yang statusnya lebih rendah. (5) Atas usulan ataupun saran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) Pembina Jalan yang menerima usulan atau saran tersebut memberikan pendapatnya kepada pejabat yang MENETAPKAN status semula dari ruas jalan yang bersangkutan. (6) Penetapan status ruas jalan menurut proses peralihan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN status baru dari ruas jalan yang bersangkutan, setelah mendengar pendapat pejabat yang MENETAPKAN status semula.

Article 50

Rencana umum jangka panjang jaringan jalan berisi gambaran wujud jaringan jalan yang ingin dicapai untuk sekurang-kurangnya mencakup tahap 10 (sepuluh) tahun mendatang.

Article 51

(1) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan primer disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional jangka panjang, rencana umum tata ruang, rencana tata guna tanah, dan rencana umum transportasi. (2) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Rencana umum jangka panjang Jalan Khusus disusun dengan memperhatikan rencana umum jangka panjang jaringan jalan primer dan sekunder serta pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Article 75

Pembina Jalan berwenang mengadakan penilikan yang berhubungan dengan jalan yang bersangkutan.

Article 76

Menteri mengatur tata cara penilikan Daerah Manfaat Jalan, Daerah Milik Jalan, dan Daerah Pengawasan Jalan dengan memperhatikan pendapat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan.

Article 77

Untuk pelaksanaan penilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Pembina Jalan dapat mengangkat seorang atau lebih Penilik Jalan.

Article 78

Penilik Jalan bertugas : a. mengawasi segala kejadian di Daerah Manfaat Jalan, Daerah Milik Jalan, dan Daerah Pengawasan Jalan yang dapat mengganggu peranan jalan; b. menyampaikan usul tindakan turun tangan kepada Pembina Jalan atau Instansi yang berwenang; c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pembina Jalan.

BAB Ketiga

Pengadaan

Article 56

Correction

(1) Rencana teknik jalan merupakan suatu kumpulan dokumen teknik yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan, yang terdiri dari gambar teknik, syarat-syarat, dan spesifikasi pekerjaan. (2) Reacana teknik jalan harus memperhatikan keadaan serta faktor pengaruh lingkungan dan harus mewujudkan hasil optimal sesuai dengan kebutuhan pemakai jalan dan penghematan sumber daya. (3) Rencana teknik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan teknik mengenai: a.Daerah Manfaat Jalan; b.Daerah Milik Jalan; c.Daerah Pengawasan Jalan; d.Dimensi Jalan; e.Beban Rencana dan Volume Lalulintas dan Kapasitas; f.Persyaratan Geometrik Jalan; g.Konstruksi Jalan; h.Kelestarian Lingkungan Hidup. (4) Ketentuan-ketentuan teknik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

Article 57

(1) Perencanaan teknik jembatan diperhitungkan untuk mampu menerima muatan rencana sumbu terberat dan konfigurasi rencana sumbu kendaraan yang diizinkan lewat, sesuai dengan ketentuan teknologi alat transpor yang berlaku. (2) Ketentuan mengenai muatan rencana sumbu terberat dan konfigurasi rencana sumbu kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar Menteri Perhubungan.

Article 58

(1) Rencana teknik jalan dari jaringan jalan primer harus disetujui oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. (2) Rencana teknik jalan dari jaringan jalan sekunder harus disetujui oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan : a. untuk jaringan jalan sekunder di kabupaten/kotamadya oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. b. untuk jaringan jalan sekunder di desa oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. (3) Rencana tenik jalan untuk Jalan Khusus yang melampaui batas wilayah administrasi tingkat tertentu harus mendapat persetujuan dari : a. Menteri atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dalam hal Jalan Khusus tersebut melalui lebih dari satu wilayah propinsi; b. Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dalam hal Jalan Khusus tersebut melalui lebih dari satu wilayah kabupaten.

BAB 1

Rencana Teknik Jalan

Article 56

Correction

Article 57

Article 58

Article 59

Pembangunan jalan merupakan kegiatan untuk mewujudkan ruas jalan baru.

Article 60

(1) Setiap jalan yang dibangun oleh Pembina Jalan selain Pembina Jalan Nasional yang melampaui batas wilayahnya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pembina Jalan setingkat lebih tinggi. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disertai persyaratan administratif dan persyaratan teknik.

Article 61

(1) Pembangunan jalan harus didasarkan atas rencana teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58. (2) Pejabat yang berwenang menyetujui rencana teknik berhak untuk setiap saat melakukan pengawasan teknik pembangunan jalan. (3) Pejabat yang berwenang menyetujui rencana teknik berhak untuk memberikan peringatan atau menghentikan untuk sementara atau untuk seterusnya terhadap sebagian atau seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana teknik atau petunjuk pelaksanaan atau ketentuan lain yang berlaku.

Article 62

(1) Dalam hal pelaksanaan pembangunan jalan akan mengganggu jalur lalu-lintas yang telah ada, Pembina Jalan harus mengusahakan agar lalu-lintas pada jalur tersebut tetap berlangsung dengan aman dan lancar. (2) Untuk pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perlu meminta dan/atau memperhatikan pendapat Pejabat yang bertanggung jawab di bidang yang bersangkutan.

Article 63

Dalam hal pelaksanaan pembangunan jalan akan mengganggu bangunan utilitas, Pembina Jalan harus mengusahakan agar bangunan utilitas tersebut dapat tetap berfungsi dan tidak merugikan masyarakat pemakaianya.

Article 64

Dalam hal rencana pembangunan suatu Jalan Khusus dipandang dapat memenuhi kebutuhan perkembangan jaringan jalan umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan Jalan Khusus maka Pembina Jalan Nasional/Propinsi/ Kabupaten/Kotamadya, dapat MENETAPKAN Jalan Khusus yang akan dibuat oleh Pembina Jalan Khusus dibangun sesuai dengan persyaratan jalan umum.

BAB 2

Pembangunan

Article 59

Correction

Pembangunan jalan merupakan kegiatan untuk mewujudkan ruas jalan baru.

Article 60

Correction

Article 61

Article 62

Article 63

Article 64

Article 65

Pemerintah dapat menerima Jalan Khusus untuk dinyatakan sebagai jalan umum dari Pejabat Instansi Pemerintah atau Badan Hukum atau Perorangan apabila hal tersebut sesuai dengan program pengembangan jaringan jalan dan pewujudan sasaran.

Article 66

(1) Pemerintah dapat mengambil alih suatu ruas Jalan Khusus tertentu untuk dijadikan jalan umum dengan pertimbangan : a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara; b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 67

Tata cara dan pelaksanaan penerimaan, penyerahan, dan pengambilalihan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 ditetapkan oleh Menteri.