Correct Article 11
PP Nomor 24 Tahun 2006 | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN
Current Text
Hakim Ad Hoc dilarang merangkap sebagai:
a. pejabat negara;
b. anggota partai politik;
c. advokat;
d. pengurus organisasi perikanan, pengurus asosiasi perusahaan perikanan, dan pengusaha di bidang perikanan; atau
e. konsultan perikanan.
BAB V PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC
Your Correction