Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SANG HYANG SERI

PP Nomor 22 Tahun 2006

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

PENYERTAAN MODAL NEGARA

Article 1

Negara Republik INDONESIA melakukan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Sang Hyang Seri yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 1995.

Article 2

(1) Penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, (2) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.l00.000.000.000,(seratus miliar rupiah).

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

Article 3

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Sang Hyang Seri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1995, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2003, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 41 Tahun 2003, dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 44 Tahun 2005 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Article 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing

Article 5

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan menempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 48

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.