Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang KAWASAN ...

Article 5

Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone) diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero yang khusus dibentuk untuk maksud tersebut.

Article 6

Correction

Pengusaha Kawasan Berikat (Bonded Zone) bertanggung jawab atas dipenuhi-nya oleh para pengusaha di dalam Kawasan tersebut segala ketentuan umum yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone).

Article 7

(1) Di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) dapat diselenggarakan pengolahan segala jenis barang oleh perusahaan pengolahan di dalam kawasan tersebut. (2) Perusahaan pengolahan dapat memperkerjakan tenaga ahli asing sesuai kebutuhan.

Article 8

(1) Tanah yang digunakan sebagai lokasi usaha perusahaan pengolahan disewa dari Pengusaha Kawasan Berikat (Bonded Zone). (2) Hak sewa yang berhubungan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijadikan jaminan.

Article 9

(1) Izin usaha dan izin lain bagi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan oleh Pengusaha Kawasan Berikat (Bonded Zone) atas nama Menteri/Pimpinan Instansi yang bersangkutan. (2) Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan di Kawasan Berikat (Bonded Zone) diberikan oleh Pengusaha Kawasan Berikat (Bonded Zone) atas nama Kepala Daerah yang bersangkutan.

Article 10

(1) Setiap jenis barang dapat dimasukkan, diterima, dan disimpan di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone), diatur sebagai berikut: a. yang berasal dari luar daerah pabean INDONESIA : 1) tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai dan/atau pungutan negara lainnya sampai barang-barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor ke daerah pabean INDONESIA lainnya. 2) tanpa dikenakan pungutan bea, cukai dan/atau pungutan negara lainnya, jika barang-barang tersebut dikeluarkan dengan tujuan re-ekspor tanpa diolah. 3) tanpa dikenakan pungutan bea, cukai dan/atau pungutan negara lainnya, jika barang-barang tersebut dikeluarkan dengan tujuan ekspor setelah diolah di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone). b. yang berasal dari dalam daerah pabean INDONESIA lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai dan/atau pungutan negara lainnya sampai barang- barang tersebut dikeluarkan dari Kawasan Berikat (Bonded Zone). (2) Barang yang dimasukkan ke dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) tidak terkena pengaturan tata niaga impor. (3) Barang yang berasal dari luar negeri dapat dikeluarkan dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) untuk tujuan ke luar daerah pabean INDONESIA (re-ekspor) tanpa dikenakan bea, cukai, dan/atau pungutan negara lainnya.

Article 11

Ketentuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang serta pemindahan barang ke dan dari Kawasan Berikat (Bonded Zone), baik untuk tujuan ekspor maupun impor dari dan ke daerah pabean INDONESIA lainnya ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank INDONESIA secara bersama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Article 12

Pengusaha Kawasan Berikat (Bonded Zone) dilarang melakukan kegiatan pengolahan dan perdagangan barang yang berada dalam penguasaannya, baik langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan badan usaha-nya.

Article 13

Pengusaha Kawasan Berikat (Bonded Zone) tidak bertanggung jawab atas mutu atau hal- hal lain mengenai barang hasil pengolahan termasuk pengemasan yang dilakukan oleh perusahaan di dalam kawasan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

BAB V

Article 15

Article 16