PP

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1957 tentang BANTUAN PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT DESA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN 5 TAHUN

PP Nomor 2 Tahun 1957

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB IV

SUSUNAN TARAF DAERAH KERJA

Article 11

Di bawah taraf Kabupaten/Daerah yang setingkat, Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai sebuah badan yang langsung membina Daerah kerja Pembangunan Masyarakat Desa.

Article 12

(1) Daerah Kerja dapat mempunyai wilayah yang terdiri dari: a. sebuah Kawedanan/Kabupaten yang setingkat, b. sebuah Kecamatan/Daerah yang setingkat, c. beberapa Kecamatan/Daerah yang setingkat. (2) Staf... (2) Staf Daerah kerja terdiri dari Kepala-kepala/Instansi Kementerian- kementerian yang lansung mempunyai kewajiban dalam urusan Pembangunan Masyarakat Desa dalam Daerah Kerja itu dan para Camat yang daerahnya masuk dalam daerah Kerja. (3) Ketua Staf Daerah Kerja adalah Wedana/Kepala Daerah yang setingkat atau Camat/Kepala Daerah yang setingkat yang terpilih dan pula menjadi Kepala Daerah Kerja. Wakil Kepala Daerah Kerja adalah salah sorang anggota Staf Daerah Kerja yang dipilih oleh dan dari antara mereka sesuai dengan urgensi program pembangunan Daerah Kerja yang bersangkutan.

Article 13

Segala kegiatan dalam Daerah Kerja ditatausahakan dalam Kantor Kepala Daerah Kerja Pembangunan Masyarakat Desa di bawah pimpinan Kepala Daerah Kerja.

Article 14

(1) Dalam Daerah Kerja ditugaskan beberapa Pejabat Pembangunan Masyarakat Desa yang merupakan tenaga khusus dalam rangka usaha Pembangunan Masyarakat Desa. (2) Instruksi umum pejabat-pejabat ini ditentukan oleh Biro Pembangunan Masyarakat Desa. (3) Pejabat-pejabat ini diangkat oleh Ketua Biro Pembangunan Masyarakat Desa yang dapat didelegasikan kepada Gubernur/Kepala Daerah yang setingkat, Bupati/Kepala Daerah yang setingkat. Pasal 15…

Article 15

(1) Di Daerah Kerja diadakan suatu Panitia Penasehat Daerah Kerja yang bertugas memberikan usul, saran-saran dan pertimbangan- pertimbangan kepada Staf Daerah Kerja Pembangunan Masyarakat Desa. (2) Panitya Penasehat Daerah Kerja mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya sekali sebulan. (3) Panitia diketuai oleh Kepala Daerah Kerja/seorang Camat terpilih merangkap anggota, sedang anggota-anggotanya terdiri dari : a. beberapa Kepala Desa/Kepala Daerah yang setingkat yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Kepala Daerah yang setingkat. b. beberapa pemimpin badan kemasyarakatan. (4) Anggota-anggota ini diangkat oleh Bupati/Kepala Daerah yang setingkat atas usul Kepala Daerah Kerja.

Article 16

Di Desa/Daerah yang setingkat dalam lingkungan Daerah Kerja dapat diadakan Panitia Pembangunan Masyarakat Desa yang diketuai oleh Kepala Desa/Kepala Daerah yang setingkat. BAGIAN III PEMBIAYAAN RENCANA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA.

Article 17

Biaya yang diberikan Pemerintah dalam pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi (Bagian IM. a. 1.9.2. xx) Pasal 18…

Article 18

(1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota Biro Pembangunan Masyarakat Desa mendapat tunjangan jabatan yang jumlah-jumlahnya ditetapkan dengan putusan Perdana Menteri. (2) Tunjangan jabatan petugas-petugas taraf lainnya diatur oleh Dewan Koordinasi Pembangunan-Masyarakat Desa atas usul Biro Pembangunan Masyarakat Desa.

Article 19

(1) Untuk mempelajari/pelaksanaan persoalan-persoalan khusus Dewan Koordinasi Pembangunan-Masyarakat Desa dapat membentuk Panitia-panitia khusus. (2) Untuk pelaksanaan tugas-tugas tertentu, Biro Pembangunan Masyarakat Desa dapat meminta bantuan-bantuan tenaga dari Kementerian-kementerian yang diperlukan atas nama Dewan Koordinasi.

Article 20

Peralihan Panitya Kerja Sementara Pembangunan Masyarakat Desa sebagai dimaksud dalam surat keputusan Menteri Negara Urusan Perencanaan tanggal 20 Juni 1956 No. 288/M/1956 serta pekerjaan- pekerjaan yang sedang dijalankan tetap diperlakukan sebagai biasa hingga penyerahan tugas kepala Biro Pembangunan Masyarakat Desa sebagai tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH ini. Pasal… Pasal Penutup PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO PERDANA MENTERI, ttd ALI SATROAMIDJOJO Diundangkan pada tanggal 1 Pebruari 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd SUNARJO LEMBARAN NEGARA NOMOR 8 TAHUN 1957