PP

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1986 tentang PELAKSANAAN UU 3-1975 TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU 3-1985

PP Nomor 19 Tahun 1986

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PROGRAM

Article 2

Partai Politik dan Golongan Karya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar organisasi masing-masing, dan tidak dibolehkan mencantumkan istilah atau pengertian lain yang dapat mengurangi atau mengaburkan maksud ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Partai Politik dan Golongan Karya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Article 3

Partai Politik dan Golongan Karya bertujuan: a. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa INDONESIA dan seluruh tumpah darah INDONESIA, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Partai Politik dan Golongan Karya berupaya terus menerus mengembangkan kepeloporannya dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa; b. Dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata spiritual dan materiil berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Partai Politik dan Golongan Karya berperan aktif menggairahkan peranserta seluruh rakyat dalam pembangunan dan menyukseskan pelaksanaan pembangunan nasional; c. Dalam mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila, Partai Politik dan Golongan Karya berperan aktif mewujudkan kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum, memantapkan stabilitas politik yang dinamis serta melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik INDONESIA.

Article 4

(1) Partai Politik dan Golongan Karya dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyusun programnya masing-masing. (2) Program Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan asas dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. (3) Program Partai Politik dan Golongan Karya dapat mencerminkan sifat kekhususannya yang nampak pada pendekatan dan penekanan dalam pemikiran dan pemecahan masalah-masalah luas yang dihadapi dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. (4) Program Partai Politik dan Golongan Karya dilaksanakan dengan jiwa dan semangat kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Article 8

(1) Keanggotaan Partai Politik dan Golongan Karya bersifat terbuka, sehingga Warganegara Republik INDONESIA secara sukarela dapat menjadi anggota salah satu Partai Politik atau Golongan Karya setelah melalui penelitian/penyaringan oleh Pengurus Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. (2) Partai Politik dan Golongan Karya mendaftar anggota-anggotanya yang dicatat dalam buku tersendiri dan dipelihara secara ketatausahaan. (3) Tata cara pendaftaran dan pemeliharaan daftar anggota diatur dan ditetapkan oleh Partai Politik dan Golongan Karya.

Article 9

(1) Pengurusan Partai Politik dan Golongan Karya ditentukan oleh organisasi masing- masing sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (2) Susunan Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik dan Golongan Karya dan perubahannya, disampaikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri oleh Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik dan Golongan Karya yang bersangkutan. (3) Susunan Pengurus Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II dan perubahannya, disampaikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II oleh Pengurus Daerah Tingkat I atau Tingkat II Partai Politik dan Golongan Karva yang bersangkutan.

Article 10

(1) Partai Politik dan Golongan Karya mempunyai kepengurusan di: a.Ibukota Negara Republik INDONESIA untuk Tingkat Pusat; b.lbukota Propinsi untuk Daerah Tingkat I; c.Ibukota Kabupaten/Kotamadya untuk Daerah Tingkat II. (2) Kepengurusan untuk Daerah Administratif di lingkungan Daerah Khusus lbukota Jakarta Raya dan Wilayah Administratif lainnya yang ditetapkan setingkat dengan Daerah Tingkat II, dipersamakan dengan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.

Article 11

Partai Politik dan Golongan Karya dapat memasang papan nama dan lambang organisasi masing-masing di tempat kedudukan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah Tingkat I, dan Pengurus Daerah Tingkat II.

BAB VIII

PENGAWASAN

Article 16

(1) Pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan Pasal 4, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 12 UNDANG-UNDANG, dilakukan oleh PRESIDEN/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Menteri Dalam Negeri. (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PRESIDEN/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat meminta keterangan yang dipandang perlu kepada Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik dan Golongan Karya. (3) Menteri Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan laporan kepada PRESIDEN/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Article 17

(1) Apabila terdapat petunjuk Partai Politik atau Golongan Karya melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 12 UNDANG-UNDANG, PRESIDEN/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat memberikan peringatan/tegoran kepada Pengurus Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan. (2) Apabila peringatan/tegoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan oleh Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan, maka PRESIDEN/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat memberitahukan adanya tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Mahkamah Agung dengan menyerahkan surat, dokumen atau bahan bukti lain yang memperkuat adanya tindakan pelanggaran tersebut.

Article 18

(1) Segera setelah menerima pemberitahuan mengenai adanya tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Mahkamah Agung melakukan penelitian terhadap surat, dokumen atau bahan bukti lain yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran tersebut dan bilamana perlu dapat mendengar keterangan Pengurus Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan atau pihak lain yang dipandang perlu. (2) Setelah melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Mahkamah Agung segera menyampaikan pertimbangan kepada PRESIDEN/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Article 19

(1) PRESIDEN/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung dapat mengambil keputusan yang menyatakan pembekuan Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan. (2) Keputusan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pengurus Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan serta diumumkan dalam Berita Negara.

Article 20

(1) Dalam hal Pengurus Tingkat Daerah Partai Politik atau Golongan Karya melakukan tindakan melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 12 UNDANG-UNDANG, PRESIDEN/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat meminta keterangan kepada Pengurus Tingkat Pusat yang bersangkutan mengenai hal tersebut. (2) Pengurus Tingkat Pusat wajib mengambil langkah-langkah penertiban untuk menyelesaikan persoalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Dalam hal Pengurus Tingkat Pusat tidak mengambil langkah-langkah penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PRESIDEN/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung dapat membekukan Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan. (4) Tata cara penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 serta tata cara pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku terhadap pembekuan yang diatur dalam pasal ini.

Article 21

Apabila PRESIDEN/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat memandang telah terdapat cukup alasan untuk mencairkan kembali Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang dibekukan, PRESIDEN/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat mengambil keputusan pencairan dan disampaikan kepada Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan serta diumumkan dalam Berita Negara.